Sunday, June 8, 2008
Ke China Meminjam Dana
CHINA menjadi cukong proyek program percepatan (crash program) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.000 megawatt (MW) berbahan bakar batubara.
Sejak awal megaproyek kelistrikan itu digelar tahun 2006, China telah mendominasi setiap tender. Patokan teknologi dengan harga murah yang ditawarkannya berhasil memboyong sebagian besar proyek pembangkit di Indonesia.
Akhir Mei lalu, PLN bersama konsorsium Bank of China menandatangani loan agreement untuk mempercepat realisasi proyek PLTU 10 Ribu MW. Direktur Utama PT PLN Fahmi Muchtar mengatakan, suntikan dana tersebut sangat penting untuk kelancaran proyek PLTU 10 Ribu MW yang membutuhkan dana besar.
Suntikan dana dari konsorsium Bank of China ini merupakan perjanjian pinjaman yang ke-8 yang berhasil didapat oleh PLN dalam program Fast Track.
Dana itu digunakan untuk mendanai PLTU Indramayu yang berkapasitas 3x330MW.
Pinjaman ini merupakan hasil yang signifikan dalam Fast Track Program PLN, setelah terselesaikannya dua fasilitas buyer credit yang ditandatangani pada bulan Januari 2008 dengan China Exim Bank yang mendanai porsi dolar AS untuk proyek Paiton dan Suralaya.
Wakil Direktur PT PLN Budiantara, suntikan dana dari Bank of China itu menambah dana untuk proyek PLTU 10 ribu MW menjadi 1,2 miliar dollar AS dari total versi valas yang nilainya mencapai 3,5 miliar dollar AS untuk realisasi proyek 7.000 MW.
”Kunjungan ke China hari Selasa (27/5) lalu, sudah ditandatangani di Beijing antara PLN dengan Bank of China yang totalnya mencapai 592 juta dollar AS.
Sehingga total versi valas 3,5 miliar dollar AS untuk 7.000 MW pertama itu sebanyak 1,2 miliar dollar AS sudah ditandatangi,” ujar Rudiantara kepada Eksplo di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sedangkan porsi rupiahnya Rp13 triliun, lanjutnya, baru sekitar Rp5,3 triliun yang sudah ditandatangani.
“Sisanya Rp7,3 triliun sudah ditandatangani itu boleh dikatakan scure, hanya tinggal finalisasi.”
Total dana tersebut kelak akan digunakan untuk realisasi 17 PLTU di sejumlah lokasi antara lain: Labuan, Indramayu, Rembang, Suralaya, Paiton, Pacitan, Teluk Naga, Pelabuhan Ratu, Lampung, Sumatera Utara, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Riau, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan tengah.
“Tapi yang besar, yakni 2.250 MW itu adalah Labuan, Indramayu dan Rembang. Labuan akan masuk Insya Allah semester ke dua tahun 2009,” jelas Rudi.
China pun kini bersiap-siap merebut dominasi rencana proyek PLTU 10.000 MW Jilid II yang rencananya akan ditenderkan tahun depan.
“Kami ingin terus berpartisipasi di proyek PLTU 10.000 MW yang sekarang, ataupun 10.000 MW yang selanjutnya. Karenanya kami sangat menantikan kejelasan rencana tersebut," ujar Minister Counsellor of the People's Republic of China Embassy Fang Quichen.
Sejumlah perusahaan
CNTIC menyatakan siap menyelesaikan proyek tersebut tahun 2010. PLTU Teluk Sirih penggarapan dimulai Mei 2008 lalu.
China juga bekerjasama dengan perusahaan nasional yakni PT Wijaya Karya untuk membangun PLTU Asam-Asam, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berkapasitas 2x65 MW pada Juni-Juli 2008.
Beberapa waktu lalu, PLN juga menandatangani kontrak pembangunan dua PLTU yakni PLTU Naga Raya di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan PLTU Tanjung Awar-Awar di Jawa Timur. PLTU Naga Raya berkapasitas 2x100 MW senilai Rp795 miliar dan US$ 161 juta akan digarap China Sinohydro Corporation.
Sementara PLTU Tanjung Awar-Awar berdaya 2x350 MW akan dibangun oleh Joint Operation China National Mechinery Equipment Corp (Sinomac), China National Electric Equipment Corp (CNEEC), dan PT Penta Adi Samudra, dengan nilai kontrak sekitar Rp1,49 triliun dan 480 juta AS dolar.
Akhir April 2008 lalu, suntikan dana juga berhasil diraih PLN lewat Departemen Keuangan dalam bentuk pendanaan valas untuk pembangunan delapan PLTU 10 ribu MW di Pulau Jawa. Dari total porsi valas untuk Pulau Jawa yang mencapai 2,9 miliar dollar AS, sudah terpenuhi 50 persen atau 1,5 miliar dollar AS. ”Tahun 2010 nanti yang akan banyak, dan tinggi (kapasitas listrik),” ujarnya menyakinkan.
Sementara pendanaan untuk sejumlah PLTU di luar Jawa, PLN agak kewalahan meraih investasi. Sejumlah PLTU di luar Jawa kurang dilirik investor. Sampai saat ini belum ada lembaga pendanaan yang berniat mendanai. Total kebutuhan valasnya mencapai 492,7 juta dollar AS.
Fahmi mengatakan, dana yang berhasil dikumpulkan masih sangat kurang. Karena itu, PLN akan terus melakukan penggalangan dana.
Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu kepada Eksplo mengatakan, pemerintah optimis di tahun 2008 ini, semua pembiayaan proyek PLTU 10 ribu MW akan selesai.
”Semua pembiayaan PLTU 10 ribu MW akan diselesaikan di tahun 2008. Kita tetap optimis, di 2008 semua pembangkit di luar Jawa akan selesai pemenuhan pembiayaannya,” kata Anggito di Gedung DPR, Jakarta beberapa waktu lalu.
Untuk menarik investor, Anggito mengatakan, pemerintah akan memberikan porsi valas dalam bentuk rupiah kepada bank-bank BUMN.
Sekretaris Komite Program Percepatan Pembangunan PLTU 10 Ribu MW Sapto Triono mengakui, pendanaan proyek PLTU skala besar sulit didapat.
Lelang yang digelar sepi peminat. Ada memang penawaran, namun tidak memenuhi syarat sehingga harus dilelang ulang. Dari 35 PLTU baru tersebut, baru 20 PLTU yang telah ditandatangani dalam kerjasama kontrak pembangunannya dengan pihak kontraktor.
Berdasarkan skenario awal, lanjut Sapto, suplai kredit 15 persen bersumber dari keuangan PLN, dan 85 persen berasal dari pemenang tender (EPC/ engineering, procurement, and construction).
Skenario itu awalnya mendapat respon dari pemerintah China untuk membantu sepenuhnya pelaksanaan proyek 10 ribu MW. Juni 2006 lalu, dari hasil lobi pemerintah Indonesia ke China, tiga bank China menyatakan komitmennya untuk mendanai pembangunan proyek PLTU 10 ribu MW.
Ketiga bank itu adalah Bank of China, Export Import Bank of
Namun, ketiga bank tersebut rupanya tidak serta merta langsung menyalurkan dana yang dijanjikan. Mereka meminta jaminan payung hukum dari Pemerintah Indonesia dan China untuk kerja sama tersebut.
Permintaan itu direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2006 sebagai jaminan bagi investor dalam proyek PLTU 10 ribu MW. Terbitnya jaminan itu sempat menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menilai, pemberian jaminan pemerintah itu merupakan langkah nekat yang hanya menguntungkan China.
Tapi, pemerintah tak bergeming. Pemerintah justru pada Agustus 2006 langsung memulai kontrak pembangunan PLTU 10 ribu MW. Dengan dalih terbatasnya waktu, pelaksana proyek pun ditetapkan dengan cara penunjukan langsung atau melalui mekanisme tender terbatas.
Kala itu, sejumlah kontraktor dari China mendominasi tender. Mereka pun mendominasi menjadi pemenang tender.
Namun, para kontraktor China itu rupanya tidak langsung menggarap lantaran pendanaan mereka juga bersumber dari konsorsium bank di China.
Akibatnya, pembangunan sejumlah PLTU seperti di luar Jawa tertunda. “Harusnya akhir tahun 2006, tetapi baru 2007 dimulai. Itu pun ternyata bermasalah dalam hal keuangan juga karena itu banyak yang tidak ada peminatnya,” kata Sapto.
Lalu, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 tahun 2007 tentang pemberian jaminan penuh proyek pembangunan PLTU 10.000 MW guna mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.
Perpres No. 91/2007 yang merupakan revisi dari Perpres No. 86 tahun 2006 itu secara ekplisit menegaskan, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kreditor yang menyediakan pendanaan kredit perbankan.
Pelaksanaan Perpres ini akan dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui mekanisme APBN. Dalam pelaksanaannya, pinjaman yang diterima PLN dari perbankan ini akan dijamin penuh oleh pemerintah. Tapi, payung hukum itu juga tak mampu menyakinkan sepenuhnya investor.
”Tahun 2007 dikeluarkan jaminan pemerintah sepenuhnya. Kalau PLN gagal, maka APBN akan keluar untuk mengganti itu. Ternyata itu juga tidak tidak diterima,” lanjut Sapto.
Pendanaan valas PLTU Labuan (2x315 MW) yang sudah dimenangkan ABN Amro misalnya. Nyatanya dibatalkan karena tidak mendapat jaminan dari perusahaan penjamin asal China, Sinosure.
Sebelumnya, ABN Amro memastikan akan menyediakan pendanaan valas senilai 288,557 juta dolar AS untuk proyek PLTU Labuan tersebut.
Diketahui mundur ABN Amro dari PLTU Labuhan karena tidak mendapatkan dukungan dana dari lembaga penjamin China.
”Jadi, bank-bank itu berkonsorsium dengan orang-orang dari China. Akhirnya terbukti bahwa yang kemarin itu sama. Dengan China sudah negosiasi, sudah membangun desain untuk kontrak, sudah final, ini berbulan-bulan dari 2007 sampai 2008, mau teken kontrak 28 April, tapi China membantah karena ternyata masih mengajukan klausul yang kita tidak bisa terima. Kita tidak mau. Oke batal ini,” terang Sapto.
Konsorsium Bank BUMN
Manuver lain pun dilakukan. PLN tidak lagi sepenuhnya mengharapkan pendanaan dari China. Pemerintah pun mencari pendanaan yang berasal dari konsorsium bank pemerintah (BUMN).
Jaminan ke perbankan domestik dinilai lebih banyak manfaatnya daripada ke China. Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk proyek listrik tersebut nol dan batas minimal pemberian kredit (BMPK) juga tidak dihitung.
Ekses likuiditas di bank milik pemerintah juga bisa disalurkan dalam bentuk kredit secara besar-besaran sehingga loan to deposit ratio (rasio kredit terhadap tabungan) akan naik drastis.
Selain itu, kandungan lokal dalam proyek itu bisa ditingkatkan sehingga industri di dalam negeri yang menyuplai mesin-mesin dan peralatan terkait bisa berkembang. Kemudian, effect multiplier terhadap lapangan kerjanya juga tinggi hanya dinikmati Cina.
April 2008 lalu, PT PLN dan lima bank nasional menandatangani pendanaan dalam bentuk rupiah untuk lima proyek PLTU 10.000 MW senilai Rp5,71 triliun.
Kelima proyek PLTU 10.000 MW yang mendapat pendanaan adalah Paiton, Suralaya, Labuan, Indramayu, dan Rembang. Sedang lima bank nasional yang mendanai proyek tersebut adalah Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Mega. Berdasarkan angka per 24 Maret 2008, maka PLTU Suralaya membutuhkan Rp740 miliar, Paiton Rp600 miliar, Labuan Rp1,19 triliun, Indramayu Rp1,27 triliun, dan Rembang Rp1,91 triliun.
Sebelumnya, PLN dan Bank of China (BoC) telah menyatakan komitmen menandatangani pinjaman proyek PLTU Indramayu, Jabar 3x330 MW senilai 592,2 juta dolar AS di Beijing.
PLN dan Cexim juga sudah menandatangani pinjaman valas proyek PLTU Suralaya, Banten 1x625 MW senilai 284,3 juta dolar AS dan PLTU Paiton, Jatim 1x660 MW 330,8 juta dolar AS di Jakarta, beberapa bulan lalu.
Pemerintah juga mengundang bank komersial dalam dan luar negeri guna mendanai lima proyek PLTU 10.000 MW lainnya senilai Rp17 triliun.
Kelima proyek PLTU tersebut adalah Pacitan 2x350 MW, Lontar 3x315 MW, Pelabuhan Ratu 3x315 MW, Lampung 2x100 MW, dan Sumut 2x200 MW. Nilai kontrak kelima proyek tersebut mencapai Rp20 triliun.
Hingga akhir April lalu, pemerintah lewat Departemen Keuangan bersama dengan PT PLN baru bisa mencapai sekitar 50 persen pendanaan valas untuk delapan PLTU 10.000 MW di Pulau Jawa.
Sehingga porsi valas untuk Pulau Jawa sudah terpenuhi 50 persen atau US$1,5 miliar dari sekitar US$2,9 miliar total kebutuhan.
Kontrak pendanaan untuk pembangkit di Pulau Jawa itu yakni PLTU Indramayu (3x330 MW) dengan Bank of China senilai US$592 juta dan PLTU Rembang (2x315 MW) dengan Barclays senilai US$261 juta.
Sementara untuk PLTU Suralaya (1x625 MW) dan dan PLTU Paiton (1x660 MW) sudah mendapat pinjaman valas dari Cexim masing-masing US$284,3 juta dan US$330,8 juta.
Pendanaan valas tiga PLTU lainnya, yaitu Pacitan (2x315 MW), Teluk Naga (3x315 MW) dan Pelabuhan Ratu (3x350 MW) hingga kini masih dalam proses. Ada sekitar tiga PLTU dalam proyek ini yang akan selesai pada 2009 dengan total kapasitas 2.100 MW. PLTU itu, dua unit PLTU Labuan, tiga unit PLTU Indramayu, dan dua unit PLTU Rembang. Total kapasitas 2.100 MW itu baru sekitar 25 persen dari total kapasitas keseluruh proyek berkapasitas 9.300 MW.
Menurut Rudi dari total PLTU 10 ribu MW, memang masih ada yang belum terjangkau. “Memang itu masih kosong, ada sekitar 2.000 MW. Tapi, bank domestik sudah ada yang akan mendantangani. Tapi, saya tidak bisa menyebut perusahaan publik itu, saya janji tidak boleh disebut,” jelasnya.
Gandeng Swasta
Selain menggalang dana lewat bank BUMN, Sapto mengatakan, PLN juga sudah meminta IPP (Independent Power Producer) untuk mempercepat realisasi PLTU 10 ribu MW.
Namun, IPP yang di luar Jawa banyak yang mundur sehingga tidak sesuai dengan tugas dan jadwalnya.
“Jadi, kita agak khawatir juga produksi di luar jawa. Jadi, kita sekarang program jangka pendeknya kan, ya terpaksa masih menggunakan solar. Itu tidak terlalu kita harapkan,” ujarnya.
Menurut dia, PLN amat mengharapkan peran swasta untuk mempercepat realisasi proyek PLTU di luar Jawa. Kenyataannya, keterlibatan swasta tidak jelas.
”Swasta sudah mundur-mundur. Misalnya Kaltim tidak ada 10 MW, kita mengharap dari swasta. Namun, swastanya juga banyak yang tidak on time,” katanya.
Lantaran hal itu, Sapto mengatakan, PLN kemungkinan mempertimbangkan realisasi PLTU 10 ribu MW Jilid II yang proses tender rencananya dimulai tahun 2009.
Terkait hal itu, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono menjelaskan, jika mempertimbangkan kebutuhan pertumbuhan listrik, harusnya proses tender dilakukan mulai tahun depan.
Berbeda dengan proyek 10 ribu MW Jilid I, proyek kedua ini kemungkinan akan menggunakan bahan bakar yang beragam. Bisa terdiri dari batubara, gas, dan panas bumi.
"Kami akan menghitungnya dulu. Berapa kira-kira yang memakai gas, berapa batubaranya, dan berapa gasnya. Baru setelah itu ketahuan berapa investasinya," katanya dalam acara yang sama. Proses penyelesaian proyek ini sekitar 4 tahun. Namun Purwono menilai, seharusnya bisa lebih cepat karena sudah berpengalaman di proyek yang pertama.
M. Yamin Panca Setia
Photo: Tempo
Subscribe to Posts [Atom]
