M. Yamin Panca Setia

Raisya Akhirnya Ditemukan

Presiden mengatakan, dirinya mengikuti dengan seksama peristiwa yang menimpa Raisya sejak tanggal 15 Agustus lalu. Kepada siapapun yang tengah bersama Raisya, Presiden menghimbau agar mengembalikan Raisya dengan selamat.

"Saya benar-benar menghimbau dan meminta dengan sangat kepada siapapun yang sekarang membawa Raisya untuk bisa mengembalikan Raisya dengan selamat. Baik kepada orang tuanya atau ke tempat lain yang aman, yang akhirnya Raisya dapat kembali ke keluarganya, " harap Presiden.

Himbauan moral itu semata-mata untuk sebuah misi kemanusian. "Sekali lagi, kepada siapapun yang membawa lari Raisya untuk melakukan sesuatu yang terbaik, " ujar Presiden.

Presiden membayangkan kesedihan Raisya yang tidak berdosa dan bersalah. Presiden juga membayangkan betapa sedihnya perasaan Ali Said bersama isterinya yang sudah delapan hari kehilangan putrinya.

Karena itu, Presiden mengetuk hati seseorang yang bersama Raisya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat mengembalikan Raisya ke pangkuan orang tuanya.

Apabila Raisya ingin dikembalikan tetapi tidak kepada orang tuanya, di sebuah tempat yang dianggap aman, dan niatnya betul-betul untuk mengembalikan Raisya, Presiden berjanji akan melindungi yang bersangkutan, memberikan keselamatannya sampai semuanya berjalan dengan baik. "Kalau masih ada masalah dengan orang tua Raisya, maka selesaikanlah dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tanpa harus membawa Raisya seperti sekarang ini."

Presiden telah meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta untuk memelihara komunikasi lewat handphone kepada semua pihak yang ingin berkomunikasi dengannya. Presiden mendoakan agar Tuhan YME memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kemanusian ini.

Dalam jumpa pers tersebut, Presiden didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Kepada wartawan, Meutia Hatta memberikan nomer hand phone yakni 08121088253. Nomor tersebut diharapkan dapat menjadi saluran bagi semua pihak untuk memberikan informasi seputar keberadaan Raisya.

Hingga saat ini, Raisya belum ada kabarnya. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih mengalami kesulitan untuk menemukan jejak Raisya karena minimnya informasi dari saksi.

Polisi hanya mendapatkan keterangan bahwa ada empat orang menculik anak pasangan Ali Said dan Ny Nizma ini dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam.
Polisi juga bekerja sama dengan polda-polda lain untuk memburu mobil tersangka serta menyerahkan data korban agar dapat menemukan tersangka atau pun korban.

Ditemukan

ESOKNYA, kabar bahagia pun berhembus. Drama penculikan Raisya oleh lima orang pelaku dalam perjalanannya sepulang sekolah berakhir.

Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Adang Firman mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras jajaran kepolisian, para wartawan dan anggota masyarakat.

Polisi meringkus penculik pukul 09.00 (24/8) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang terletak diantara daerah Kampung Rambutan- Lenteng Agung.

Pihak kepolisian telah mengetahui sebelumnya siapa pelaku penculikkan. Namun, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Polisi enggan menyampaikan karena bisa menyulitkan jajaran kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan.

Penculik yang berjumlah 5 orang itu telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian.

Dari SPBU itu polisi hanya mengamankan YP dan AMG yang mengendarai mobil sedan Timor warna coklat. Pelaku ketika ditangkap saat ingin bertemu anaknya.

"Karena YP kangen dengan anaknya, dia meminta adiknya untuk mengantar ke SPBU tersebut. Namun keterlibatan adik YP tersebut masih diragukan, karena adiknya itu hanya diminta mengantar anaknya," ujar Adang.

Yang mengejutkan, dari kelima pelaku yang masih terbilang sangat muda itu, dua di antaranya adalah alumnus SMA 35 di Jalan Mutiara, Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan tiga orang lainnya adalah pelajar yang juga masih bersekolah di SMA 35 tersebut.

Para pelaku itu menurut Adang berinisial YP alumnus 98, AMG alumnus 99 dan BH, FR siswa kelas 3 serta JN siswa kelas 2. Belakangan diketahui bahwa YP adalah Yogi Permana, AMG adalah Anggana Harja Kusuma, BH adalah Budi Haryanto, FR adalah Fernando dan JR adalah Januar Risma.

Motif penculikan karena masalah ekonomi. Pelaku YP yang memiliki usaha toko buku terlilit hutang modal sebesar Rp75 juta.

Para pelaku pernah sekali menghubungi keluarga korban via telepon dan meminta uang tebusan sebesar Rp 700 juta, namun pada saat kedua menghubungi pelaku pun melalui pesan singkat SMS memianta uang tebusan Rp1 miliar.

YP adalah pembimbim kegiatan ekstra kulikuler Rohani Islam di SMA 35 memiliki dua istri. Istri kedua YP yang juga kebetulan guru mengaji memberikan pengajian di salah satu rumah keluarga Ali Said. Raisya pun yang kebetulan suka bertandang kerumah saudaranya itu sering ikut mengaji disana. Dari sanalah pelaku mengenali korban dan keluarganya.

Di lingkungan SMA 35 pada hari Jumat (24/8) kemarin, pihak sekolah membubarkan murid-muridnya setelah pihak kepolisian meringkus dua dari pelajar sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMA 35 yang baru seminggu memimpin salah satu sekolah favorit di Jakarta Pusat, Maria Gumarwati mengatakan, dirinya kaget saat mengetahui anak didiknya terlibat peristiwa yang sempat menyita perhatian masyarakat tersebut.

Maria mengatakan ketiga anak didiknya yang menjadi tersangka tersebut adalah anak-anak yang berprestasi serta memiliki perilaku yang baik. Namun, pihak sekolah hanya bisa mengawasi siswa dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. ”Bagaimana dan seperti apa siswa diluar, kita pun tidak dapat mengontrolnya," ujar Maria.

Warga sekitar SMA 35 mengaku juga merasa terkejut bahwa ada siswa SMA tersebut terlibat penculikkann. Menurut beberapa warga yang ditemui Jurnal Nasional, sekolah itu dikenal memiliki disipilin ketat. "Mau masuk sekolah saja para pelajar mencium tangan guru, jika terlambat tiga menit maka dipastikan siswa tidak diperbolehkan masuk, pakaian pun harus rapi, sepatu warna hitam dan aturan-aturan baik lainnya untuk pelajar," ujar Desi warga sekitar.

Desi juga mengaku bahwa pada hari Kamis (23/8) lalu selepas waktu Isya, polisi sempat datang dan berputar-putar di lingkungan tersebut kemudian datang lagi dengan memeriksa beberapa rumah warga. "Polisi masuk kerumah menanyakan apakah pemilik rumah memiliki ponsel, kebetulan saya tidak punya. Mereka mengatakan bahwa mereka mencari jambret ponsel, karena dari alat pelacak signal yang mereka bawa diketahui bahwa hp curian tersebut digunakan dari daerah sekitar sekolah, tidak tahunya mereka mencari jejak ponsel pelaku," ujar Desi.

KEMBALINYA gadis kecil Raisya (5) dari sekapan penculik tidak hanya membuat bahagia keluarga pasutri Ali Said-Ny Nizma Muchsin Thalib, orang tuanya. Selain bersyukur kepada Tuhan, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

''Saya berterima kasih kepada Presiden SBY, aparat kepolisian, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Meutia Hatta),'' ucap Ali Said dan istri dalam jumpa pers bersama Raisya di kediamannya, Kompleks TNI AU, Jalan Wira Dharma III, Blok P No 8, Jatiwaringin, Jakarta Timur.

Kamis (23/8) malam, Presiden mengungkapkan keprihatinan atas penculikan Raisya. Dalam kesempatan itu Presiden juga menyerukan kepada penculik Raisya agar gadis kecil itu dikembalikan dengan selamat.

Presiden SBY merasa gembira dan bersyukur ketika kemarin menerima laporan Raisya selamat dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. ''Alhamdulillah, Raisya telah kembali dengan selamat dan hukum ditegakkan,'' kata Presiden, Jumat (24/8) siang, saat menuju Masjid Baiturrahim di lingkungan istana untuk melaksanakan salat Jumat.

Seruan dalam kasus penculikan ini adalah yang kedua kali dilakukan Presiden setelah penculikan Meutya Hafid dan Budiyanto, wartawan dan kamerawan Metro TV di Irak, beberapa tahun lalu. Meutya dan Budiyanto kemudian dibebaskan. Begitu pula Raisya, bocah yang diculik sejak 15 Agustus lalu.

Kemarin pagi Presiden mengakui mendapatkan laporan langsung dari Kapolri Jenderal Pol Sutanto bahwa Raisya telah diselamatkan. Penculiknya juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dalam proses investigasi yang menyeluruh.

Presiden menaruh perhatian serius atas kasus penculikan Raisya ini. Kamis sore lalu, demikian Presiden, Kapolri telah melaporkan bahwa ada kemajuan dalam usaha pencarian Raisya. ''Sebelum saya juga menyampaikan seruan moral tadi malam (Kamis malam), saya kembali berkomunikasi dengan Kapolri untuk meminta kepolisian melanjutkan secara intensif langkah-langkah untuk mengejar, membuntuti, dan operasi kepolisian yang lain agar Raisya bisa segera diketemukan dan diselamatkan,'' kata Presiden.

Belajar dari kasus Raisya, Presiden mengimbau seluruh orang tua agar lebih waspada terhadap aksi penculikan yang marak belakangan ini. ‘’Saya sampaikan pada kesempatan ini, kasus penculikan, penyanderaan, penyekapan ini dalam dua bulan terakhir, dalam catatan saya, sekitar tujuh orang. Saya mengimbau kepada semua pihak, terutama orang tua, untuk tidak lalai, waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini,’’ ujar Presiden menyarankan.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Tempo/Dimas Aryo.

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 12:20 PM 0 Comments

Peraturan Calon Independen Berlaku Awal Tahun 2008

RAPAT Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR yang membahas tindaklanjut rencana melakukan revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5 Tahun 2007 tentang diperbolehkannya calon perseorangan ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), disepakati empat keputusan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.

Pertama, pemerintah dan DPR harus segera melakukan langkah bersama yakni mengelar revisi terbatas terhadap UU No.32 Tahun 2004.

Keputusan tersebut sekaligus tindaklanjut usul inisiatif DPR yang sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus lalu. Kedua, jangka waktu pembahasan UU tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2007. Ketiga, pemberlakuan dari UU yang direvisi tersebut adalah pada saat diundangkannya UU tersebut yang diharapkan pada awal tahun 2008.

Keempat, dengan dibahasnya revisi UU.No 32 tahun 2004, maka pelaksanaan Pilkada yang sedang berlangsung dan akan berlangsung diberbagai daerah, tetap berjalan sampai berlakunya UU hasil revisi UU tersebut. Sebelum hasil revisi diputuskan, maka pelaksanaan Pilkada tetap menggunakan UU yang lama.

Kelima, perlu dilakukan pertemuan konsultasi antara pemerintah, DPR dan MK guna membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sistem kenegaraan. Tentu suatu saatnya akan digelar pertemuan guna membahas lebih luas lagi. Lima keputusan itu diutarakan Ketua DPR Agung Laksono usai menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah di Istana Negara, Jakarta, kemarin (22/8). Rapat konsultasi pemerintah dengan DPR dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi di DPR.

Terkait dengan subtansi dan materi dari revisi UU tersebut seperti syarat dukungan dan sebagainya, Agung mengatakan, akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR di Gedung DPR dalam waktu yang akan segara ditentukan.

Namun, Agung secara pribadi mengatakan calon perseorangan yang diusulkan oleh kelompok dan individu-individu harus dikenai syarat yang sama dengan calon parpol. "Kalau mau fair setiap calon harus sama," ujar Agung.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan, Pilkada di DKI Jakarta juga sifatnya perseorangan yang diusulkan parpol. Persentase tidak menjadi masalah bagi calon, jika dirinya memiliki image dan polureritas di mata publik.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan pemerintah menyambut baik inisiatif dari DPR untuk menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) untuk bahan revisi terbatas UU No.32 tahun 2004. RUU yang diusulkan DPR tersebut diharapkan dapat dipersiapkan secepat mungkin sehingga dapat segera dibahas bersama pemerintah.

"Dengan harapan akhir tahun, Insya Allah sudah selesai, meskipun ada urgensi untuk akselerasi revisi terbatas UU ini. Tetapi, kita tetap meminta masukan dari berbagai pihak, aspirasi masyarakat dan harmonisasi satu dengan yang lain," ujar Presiden.

Hal itu perlu dilakukan karena UU yang telah direvisi nanti harus tetap berada dalam tataran yang harmonis dengan peraturan dan UU lain, serta tetap menginduk pada UUD 1945.

Melibatkan MK

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk melakukan pertemuan konsultasi yang mendalam dengan melibatkan MK, bahkan jika dipandang perlu diperluaskan lagi konsultasi antarpimpinan lembaga negara demi keberlangsungan kehidupan negara yang baik.

Menurut Presiden, rapat konsultasi mendalam yang melibatkan MK dan sejumlah pimpinan lembaga negara itu perlu dilakukan karena kehidupan bernegara harus dikelola dengan menggunakan sistem yang telah ditata, yang semuanya mengalir dari UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU.

"Saya kira MK harus juga tahu, bahwa keputusannya telah menciptakan debat di arena publik. Tapi, saya kira itu wajar karena ini adalah arena demokrasi. Itu masalah dalam sistem piolitik yang semuanya berkepentingan. Justru itulah agar UU yang hendak dibentuk lewat revisi betul betul adil buat semua, baik dari calon parpol maupun calon perseorangan. Apa makna equal treatment dan persyaratannya bagaimana. Persyaratannya harus pas," ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, demokrasi yang baik dan sistem politik yang stabil memerlukan tatanan yang pasti. Perubahan seketika pada satu atau dua aspek yang fundamental, hampir pasti akan menimbulkan implikasi pada tatanan kehidupan bernegara.

Pertemuan yang melibatkan MK dan sejumlah pimpinan lembaga negara dianggap perlu dilaksanakan sehingga Indonesia akan dianggap sebagai negara yang memiliki kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, namun tetap memberikan ruang atas perubahan yang baik sesuai dengan demokratisasi.

Ketika ditanya siapa yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan nanti bersama DPR, Presiden mengatakan telah menunjuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan menteri lain karena pembahasan revisi UU Pemda bersama DPR memerlukan intensitas yang tinggi.

Mengenai syarat persentase dukungan bagi calon perseorangan, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan, belum ditentukan kisarannya. Pemerintah sendiri masih menunggu berapa persentase dukungan bagi calon independen yang diusulkan oleh DPR. Pertemuan selanjutnya juga tergantung keadaan. Menurut Andi, pertemuan bersifat konsultatif. Pemerintah sendiri akana menunggu realisasi usul insiatif dari DPR yang akan mengajukan RUU Pilkada. "Kita tunggu, nanti dibahas bersama pemerintah."

Terkait dengan pertemuan dengan MK, Andi mengatakan, pertemuan tersebut terkait dengan pengaturan sistem ketatanegaraan karena amandemen UUD 1945 yang baru dilaksanakan telah menimbulkan banyaknya lembaga negara.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ferry Mursyidan Baldan menyambut baik semangat pemerintah mendorong percepatan penyelesaian revisi UU No. 32 Tahun 2004.
"Tapi prinsipnya revisi terbatas ini dilakukan untuk mengakomodasi keingingan masyarakat yang menghendaki adanya calon perseorangan. Meski hingga kini belum ada putusan dari pemerintah soal persyaratan jumlah persentasen mengusulkan calon perseorangan," kata Ferry.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Suasana saat berlangsungnya rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR-RI, di Istana Negara, Rabu (foto: anung/presidensby.info)

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 9:43 AM 0 Comments

Presiden Umumkan Mendagri Definitif Pekan Depan

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memastikan jika pekan depan dirinya akan mengumumkan Menteri Dalam Negeri Definitif yang akan menggantikan Muhammad Maruf yang masih mengalami penyakit stroke hingga saat ini.

"Sebagaimana saya sampaikan secara tidak formal, setelah selesai reses dan masa kerja DPR, maka Mendagri definitif akan segear ditetapkan. Insya Allah, Minggu depan sudah saya tetapkan siapa yang akan menjadi mendagri sehingga segera bisa menjalankan tugasnya," ujar Presiden usai rapat konsultasi bersama bersama DPR membahas rencana revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin (22/8). Kepada Mendagri yang baru diangkat tersebut, Presiden mengatakan pekerjaan pertama yang harus dilaksanakan adalah melakukan revisi terhadap UU Pemerintah Daerah bersama DPR.

Dalam pembahasan revisi UU tersebut, Presiden telah menunjuk Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan menteri lain untuk bersama DPR melakukan pembahasan.

Terkait dengan kriteria Mendagri, Presiden mengatakan dirinya sudah lama menghentikan adanya dikotomi sipil dan militer. "Siapapun yang memenuhi syarat, dan memiliki peluang untuk menjkalankan demokrasi yang sedang dibangun, berarti harus diberlakukan sama. Saya sama sekali tidak melihat asal usul, terutama terkait dengan profesi militer atau non militer, tetapi saya melihat kapabilitas, integritas dan kesiapan tokoh yang bersangkutan untuk mengembanmgkan tugas jabatan terntu termasuk jabatan mendagri," jelas Presiden.

Sejumlah nama yang santer disebut-sebut bakal menduduki jabatan Mendagri antara lain Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) M Yasin, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, dan pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang dikonfirmasi seputar isu bahwa Presiden telah memanggil salah satu calon Mendagri, membantah hal tersebut.
"Tidak ada itu, jangan-lah percaya pada isu-isu seperti itu. Kita tunggu saja keputusan Presiden," katanya. Jabatan Mendagri dinilai sangat strategis. Tugas dan tanggungjawabnya besar dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Saat ini, Mendagri bersama DPR harus fokus pada pembahasan UU N0 32/2004, dan UU Paket Politik, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilihan Presiden, UU Pemilihan Legislatif di DPR dan DPRD. UU Politik itu harus selesai Desember 2007.

Ma'ruf tak lagi bisa dipertahankan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) karena Tim Dokter Kepresidenan mengabarkan, Ma'ruf masih mengidap stroke. Penyakit itu sudah dideranya sejak awal tahun 2007. Sejak itu, pensiunan perwira tinggi militer dengan pangkat Letnan Jenderal TNI itu absen dalam melaksanakan tugasnya sebagai Mendagri.

Ma`ruf sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Dia juga masih menjalani proses penyembuhan di Bandung. Presiden sudah menerima laporan dari Tim Dokter Kepresidenan dan sudah melakukan evaluasi namun belum diketahui pasti siapa penggantinya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf, di kantornya, Jakarta, 2 Maret 2007. [Tempo/ Ramdani]

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 8:42 AM 0 Comments

Japaness Leader Visit to Indonesia

JAPANESS Prime Minister Shinzo Abe came to Indonesia. He accompanied by his wife Akie Abe and several Japanese businessmen. Abe planed stay in Indonesia for three days to follow up bilateral cooperation with Indonesian government. Abe arrived in Istana Merdeka yesterday on monday (20/8) . He welcomed directly by President Susilo Bambang Yudhoyono and the First Lady Ani Yudhoyono.

Coordinating Minister for Economy Boediono, Minister of Trade Mari Elka Pangestu, Minister of Finance Sri Mulyani, Minister of Industry Fahmi Idris, Minister of Energy and mining Purnomo Yusgiantoro, Minister of State Secretarist Hatta Rajasa, Minister of Foreign Hassan Wirajuda, Minister for Environment Rachmat Witoelar, The Head of Investment body Muhammad Lutfi and several other officials joined welcomed Abe visited.

After military ceremony, Yudhoyono and Abe spread out close meeting in Istana Merdeka. Around 11.15 a clock, two leaders talked to press conference in Istana Negara no far from Istana Merdeka.

Abe came for first time since five years. It is very significant because coinciding with the birthday 40 years formations of ASEAN, and important to develop economic relations Japan and Indonesia.

Japaness Leader visited to Indonesia bring important meaning for this country. At least, two countries tried more implementation several bilateral cooperation agreement. Yudhoyono said, Prime Minister Abe come to Indonesia to make increase cooperation and partnership two nations.

Not only to sign Economic Partnership Agreement (EPA) between Indonesia-Japan or only to appointment several projects produced by cooperation Indonesia-Japan.

However, Indonesia and Japan also had a purpose to more cooperation increased of two countries in various fields.

Cooperation agreement for all fields was implementation from initiative and strong determination between Indonesia-Japan Government after Yudhoyono carried out visit state to Japan last year. Presiden came to Japan for signed strategic partnership peaceful and prosperous future.

In economic sector, two leaders signed EPA. According to Yudhoyono, Japan is important partner in economic cooperation. Since 1967 until 2007, Japan as biggest investor for Indonesia. Japan also biggest trade partner for Indonesia.For five last years, volume of Indonesian trade to Japan was growth reached 14.4 percent.

Yudhoyono talked about Indonesian economics achievement continued to increase. Economics grew six percent since crisis struck. Domestic Indonesian market also increasingly strengthened. Indonesia also increasingly productive manpower.

With EPA, President sure Indonesian efforts increased climate of domestic investment, Indonesia-Japan cooperation will develop wider, good in investment field, trade and other cooperation.

In EPA discussions, Yudhoyono and Abe also carried out constructive discussions about obstacle non tariff as one of problems Indonesian businessman who exported Indonesia product to Japan market.

President Yudhoyono understood if non tariff obstacle for Indonesian businessman efforts was concerning standard and quality Indonesian product. President suggested Indonesia product must be know marketed Japan condition.

Step will be carried out to confirm Indonesian product, service did not experience the obstacle in Japan, Yudhoyono and Abe agreed more consistent to come back in EPA framework stipulation, especially for efforts capacity building in order to ascertains quality standard from Indonesian product entered Japanese market. President stressed that Indonesian product must be able to fill condition for the market in Japan.

Indonesia welcomed Japanese cooperation to give training and socialisation to help Indonesian businessman to develop agricultural products, fisheries, manufacture or management for certain commodity. Therefore, Indonesian products hoped could fill condition for Japanese market.

According to Abe, non tariff obstacle was arranged in EPA framework and really open. However, he gaze still needed framework and system valid in two countries understanding.

“In EPA framework have association between Japanese and Indonesia businessman or leader exchange business efforts will be increased, as well as understood each other situation and situation as well as available system in two cracks,” clear Abe.

Abe considered, EPA signing have been real realisation of cooperation between two countries so that economic agreement partnership could increase economic relations.

Not only in economic field, but in the field on the whole. In this meeting, he said, President Yudhoyono sent strong determination and carry out in economic reform, improvement of climate of investment, as well as democratisation efforts in Indonesia.

“Japan will continue to give help for these efforts.”

Minister of Trade Mari Elka Pangestu explained, EPA Indonesia-Japan aim to increase trade and investment for Indonesia and Japan. Plattform the agreement of economic cooperation framed comprehensively have three pillars in EPA.

Firstly, liberalisation of trade and investment is eliminating or reducing trade barrier and investment (import duty, improvement and assurance of law).

Secondly, facilitated for trade and investment namely cooperation of standard, customs and excise, port and trade service, efforts together improved climate of investment and increased the investor's Japanese belief.

Thirdly, capacity building, namely mechanism cooperation can increase competitiveness Indonesia product.

For Indonesia, Japan also as biggest investment foreign and ODA giving bilateral biggest.

Japan considered Indonesia as biggest country in ASEAN and in a manner geopolitics most important, as well as consideration to push energy and other raw material.

Japan was aim of main Indonesian export. Access increase market, absorbed approximately 20 percent for Indonesian export (non oil and gas 15 percent).

The Indonesian export value to Japan in 2006 reached 21.7 billion US dollar. Indonesia as one important suppliers for Japan. Growth Japanese import value in Indonesia in 2005-2006 reached 15.1 percent.

The supreme Indonesian product in Japanese Market on 2006, such as agriculture, fisheries and the plantation around 919 million US dollar, Footwear around 118 million US dollar, rubber around 971 million US dollar, nickel and other product 1.30 billion US dollar, almunium and other product 449 million US dollar, funiture 240 US dollar. Totally of trade Indonesia value reached 5.5 billion US dollar.

Japanese investment in Indonesia 1998-2006, such as electricity machine and electronics 2.83 billion US dollar, vehicle and transport equipment 1.64 billion US dollar, mineral Industry and non metallic 862 million US dollar, chemistry and medicine 780 million US dollar, trade and repairs 661 million US dollar.

EPA Indonesia-Japan will increase industrial product Indonesian competitiveness because Japan give capacity building for Indonesia.

By MIDEC, Japan gave training for supporting industry and sector of Indonesia promoter. But, Indonesia gave free facilities for Japanese product import duty.

For Indonesia, EPA with Japan guided to increase access for Indonesia product in Japan market, access for service market, investment from Japan in Indonesia, competitiveness, community's Indonesian purchasing power. EPA also can make Indonesia product can be competitor with another contry in Japanese market that has EPA with Japan like Singapore, Thailand, Malaysia, the Philippines, Brunei and Mexico.

EPA also one of form commitment consistency trade agreement in WTO permanently to priority context of round Doha development negotiations, the regional ASEAN trade, ASEAN+1 (China, Korea, Japan, India, Austrialia and New Zaeland).

The outline of EPA Indonesia-Japan agreement that abolition or decline import tariff fast-track and stage, the exception for strategic sector/sensitive, security action (emergency and safeguard measures) to prevent possibility impact negative on domestic industry.

Japan concestion are more 90 percent of tariff post (99 percent of Indonesian export value to Japan) entered EPA, around 80 percent of tariff post would = 0 at the time of EPA taking effect, and about 10 percent of tariff post in stages would to do = 0 (3-10 years since EPA taking effect). The number of Japanese tariff post 9,275

Indonesia concestion are approximately 93 percent of the tariff post (92 percent of the Japanese export value to Indonesia) entered EPA, around 58 percent of the tariff post will be = 0 at time of EPA taking effect and approximately 35 percent of tariff post in stages will be = 0 (3-10 years since EPA taking effect). Around 7 percent of all over tariff post (834) did not enter EPA (exclusion list). The number of Indonesian tariff post 11.163.

In energy sector, Indonesia-Japan agreed to develop oil, gas, coal, electricity power, and biofuel.
Two countrys hoped could achieve target achieving requirement for domestic energy, including provisions of Liquid Natural Gas (the LNG) for domestic requirement.

President Yudhoyono invited Japanese businessman in order to increase cooperation with Indonesian investor to develop source energy in Indonesia. Realisation energy cooperation was proven by appointment channel gas pipe to connect North Sumatra and West Java, generator of electricity of coal power in Tarahan Lampung, PLTU Cilegon, and the LNG project and gas in Donggi-Senora.

In security field, Indonesia-Japan agreed to increase maritime security especially in Malacca Strait as important route for Indonesia, Japan and the other country.

Disturbance crime from year to year descend significantly in Malacca Strait. “That condition must continue to be increased through by cooperation sea patrol Indonesia-Malaysia-Singapore,” said Yudhoyono.

Indonesia welcomed Japanese help will give three fast patrol boats to pacify Malacca on December. For Indonesia, Malacca security absolute to continue carried out to anticipate transnational crime, and terrorism threat. Security of strait length reached 500 mile absolute carried out because related global interests. Malacca Strait is traffic route 80 percent oil for world and 30 percent of trade commodity for people in the world.

Indonesia also supported Japan wanted to play in East Asian region. Indonesia also supported resolution of problems in Korean. Indonesia expected six party talk could be successful, and nuclear Korean rumours could be completed in peace, Indonesia also hope Japanese resident who was kidnapped could be released immediately.

Indonesia also supported Japan to help African nation by program African development. Indonesia ready to cooperate because one of country as motors developing Asia-Africa cooperation.

Cooperation in regional and international field, Abe said, Japan and Indonesia agreed to more concrete and make effort harder in solving regional problem, especially happened in East Asia, North Korea and reform The United Nations Security Council.

Yudhoyono and Abe also discussed about problem environment connected with the cooperation in forestry. According to President, environment problem is very important and needed global commitment including Indonesia-Japan to rescue the earth.

“I welcomed and gave appreciation to the concept cool earth and safety that inisitive by Prime Minister of Japan with aim and clear target, and whoever for the international conference climate change that will be carried out in Bali on December.”

President expected this concept can become constructive cooperation framework.

Yudhoyono and Abe also witnessed contracts and business cooperation signing between Indonesia and Japan in the Forum opening for Indonesian and Japan Business in Ballroom, Hotel Hyatt, Jakarta. Five contracts in energy field was signed.

The Chairman KADIN Indonesia MS Hidayat delivered thank for Japanese government seriousness in establishing business cooperation with Indonesia.

Presence of delegation of Japanese businessmen famous joined visit of Prime Minister Shinzo Abe showed Japanese commitment, to reinforce economic cooperation, especially around business community Indonesia and Japan.

Hidayat also welcomed signed by EPA in Istana Negara that marked commencement of new era in economic cooperation Indonesia and Japan.

The Indonesian businessman was ready to discuss about trade and investment opportunity supervised by framework of EPA. Indonesia businessmen also has business proposal that will be introduced to Japan businessmen.

In Indonesia, about 1.200 Japanese companies and employed about 200 thousand Indonesian residents. Opportunity for Japan to develop economic cooperation was unfolded increasingly wide. Indonesia currently experiences and undertakes fast transformation both in a manner politics, economics, and social.

Yudhoyono said, Indonesia optimist economic can be more prospect and be better.

Indonesia will be more incessant increased export and investment, built infrastructure, pushed industry, cultivated agriculture, reinforced competitiveness, increased UKM, encouraged exploration and production oil and natural gas, created field of work, and combatted poverty.

To Japanese investor, Yudhoyono expected become part of Indonesian transformation.

”We really hope, Japanese investment could increase in future especially ratification new investment regulation last April as guaranteed same treatment for investors, assurance of law and bigger transparency, process of briefer permission, and various good incentives in fiscal field, land, and immigration,” said President.

Photo by presidensby.info

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 5:12 AM 0 Comments

Amankan Malaka Demi Kepentingan Global

PENGAMANAN Selat Malaka mutlak terus dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan transnasional, dan ancaman terorisme. Pengamanan selat yang panjangnya mencapai 500 mil itu juga mutlak dilakukan karena menyangkut kepentingan global.

Betapa tidak, Selat Malaka adalah jalur lalu lintas 80 persen minyak dunia dan 30 persen nilai komoditas dagang dunia lewat Malak.

Lebih dari 50 ribu kapal pertahun melintasi Selat Malaka, yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Kapal-kapal tanker mengangkut puluhan juta barel minyak per hari lewat Selat Malaka. Namun, seiring semakin tingginya frekwensi lalu lintas di jalur tersebut, jalur tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dari aksi kejahatan pembajakan, penyelundupan dan sebagainya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, keamanan di Selat Malaka harus terus ditingkatkan. ”Gangguan kejahatan dari tahun ke tahun terus menurun secara signifikan di Selat Malaka,” ujar Presiden kepada pers saat mendampingi Menteri Jepang Shinzo Abe yang melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia (20/8).

Aksi kejahatan di kawasan tersebut memang telah menurun. Dari 40 kasus perompakan di Selat Malaka pada tahun 2004, telah menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2005 dan 2 kasus pada tahun 2006.

Presiden SBY juga menyerukan agar keamanan terus ditingkatkan lewat kerja sama patroli laut Indonesia-Malaysia-Singapura.

Selat Malaka yang yang terletak di perairan Sumatera dan Semenanjung Malaka merupakan urat nadi perdagangan dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, atau dari Asia Barat hingga Asia Timur. Namun, jalur tersebut rawan dengan aksi kejahatan. Pada 2003 jalur telah terjadi 150 kasus penyerangan/perompakan di Selat Malaka.

Aksi kejahatan itu memunculkan kekhawatiran sejumlah negara karena terganggunya arus transportasi komoditas yang menyuplai kebutuhan di seluruh dunia. Karena itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan India berinisiatif untuk terlibat langsung dalam pengamanan Selat Malaka.

Namun, desakan Jepang, Amerika Serikat dan India agar bisa mengamankan Selat Malaka telah memunculkan sensitifitas, khususnya dari Indonesia karena menilai banyaknya negara berkepentingan atas Selat Malaka.

Indonesia menyatakan secara tegas menolak intervensi negara lain untuk pengamanan Malaka. Indonesia menolak jika urusan pengamanan Selat Malaka sebagai urusan internasional. Indonesia juga mempersoalkan pengaturan informasi navigasi laut yang berada di tangan Singapura, sebab bagi Indonesia tanggungjawab pengamanan Selat Malaka juga menjadi urusan Indonesia dan Malaysia. Sementara Amerika Serikat, Jepang, dan India hanyalah sebagai negara pengguna.

Indonesia lebih sepakat jika optimalisasi pengamanan Selat Malaka yang dilakukan negara lain yang kepentingan bisnis-politiknya di Selat Malaka, dengan memberikan bantuan keamanan tanpa harus terlibat dalam operasional.

Jepang adalah salah satu negara yang menerima keberatan Indonesia tersebut. Desember nanti, Jepang akan memberikan tiga kapal patroli cepat ke Indonesia untuk mengamankan Selat Malaka.

”Indonesia menyambut baik bantuan Jepang yang memberikan tiga kapal patroli cepat pada Desember mendatang untuk mengamankan Malaka,” ujar Presiden.

Dalam urusan pengamanan Malaka, Jepang meminta Indonesia berperan maksimal dalam kerjasama regional untuk keamanan laut. Indonesia diharapkan memainkan peran sentral di kawasan Selat Malaka untuk memerangi pembajakan dan penyelundupan di laut.

”Saya dan Presiden Yudhoyono membicarakan masalah terutama menyangkut keamanan lalu lintas kapal yang melintas di Selat Malaka dan Singapura. Kami sepakati untuk memastikan untuk menjaga lalu lintas kapal di Malaka karena bermuara pada kestabilan suplai, kestabilan crude dan kestabilan kawasan secara keseluruhan. Maka kami membicarakan untuk memastikan atau meningkatkan kerja sama lebih lanjut,” jelas PM Shinzo Abe. Kompensasinya, Jepang juga akan terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan perdamaian atau peace building di Aceh. ”Jepang sedang mempertimbangkan bantuan dan dukungan lebih lanjut supaya memantapkan perdamain di Aceh. Yang kami pertimbangkan adalah proyek-proyek dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Indonesia memang belum sepenuhnya bersedia menjadi anggota kerja sama pengamanan laut di Selat Malaka. Tahun lalu, disepakati kerja sama regional untuk keamanan laut. Dari 14 negara Asia yang terlibat, Indonesia dan Malaysia belum mau menjadi anggota.

Dalam pengamanan Malaka, Indonesia juga dihadapi masalah teknologi pertahanan untuk mengatasi aksi pembajakan di wilayah tersebut.

Indonesia agaknya memahami bahwa Selat Malaka akan menjadi ajang pertarungan beberapa negara adidaya khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, India dan China tentu akan berupaya mengontrol bahkan mencari dominasi di kawasan Selat Malaka.

Selat Malaka selama ini tidak saja dikenal sebagai Sea Lines of Trade (SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC), namun juga jalur strategis proyeksi Armada Laut negara-negara maritime besar dalam rangka forward presence dan global engagement ke seluruh dunia.

Kepadatan lalu-lintas alur pelayaran ini ditandai tingginya intensitas perdagangan global Selat Malaka, dan apabila terjadi interdiksi atas perairan ini, maka dampak negatif luar biasa yang akan dirasakan secara global adalah instabilitas perekonomian dunia.

Bisa dimengerti memang mengingat selama ini seluruh kegiatan eskpor dan impor internasional mengandalkan laut sebagai jalan raya/jalur perdagangan, sumber makanan, dan sumber mineral. Selat yang melewati Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah menjadi rahasia umum bahwa tanker-tanker Jepang dan Cina selalu melintasi Selat Malaka setelah mengangkut minyak dari Timur Tengah.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Sebuah kapal laut melintasi perairan Selat Malaka dengan latar gedung bertingkat di Singapura [TEMPO/ Arie Basuki]

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 4:06 AM 0 Comments

Jaksa Kaji Bantahan Tommy

JAKSA Agung Hendarman Supandji akan melakukan cross check dengan saksi-saksi lain untuk membuktikan kebenaran klaim Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto yang membantah telah melakukan korupsi Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

"Laporan Tommy masih dikoordinasi dengan saksi-saksi yang lain. Laporan lampiran bank, ya itu belum (diperiksa) dan harus di cross check," ujarnya sebelum mengikuti acara upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan HUT RI ke-62, di Istana Merdeka, kemarin. Sehari sebelumnya Tommy diperiksa kejaksaan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan KLBI di tubuh BPPC selama 7 jam lebih. Tommy Soeharto oleh pihak Kejaksaan diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dana BPPC yang mengakibatkan kerugian negara Rp175 miliar.

Pemeriksaan itu seharusnya dilakukan 7 Agustus 2007 lalu. Namun, terpaksa ditunda karena Tommy beralasan sakit. Tommy menjalani pemeriksaan selama 7 jam di Kejaksaan Agung dalam kasus BPPC.

Selama pemeriksaan, Tommy disodorkan 39 pertanyaan terkait dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). "Nggak ada (penyalahgunaan). Semua aturannya sudah jelas. Semua hanya untuk tata niaga cengkeh," ujarnya.

Tommy mengatakan, masalah KLBI sudah diatur dan semuanya hanya untuk tata niaga cengkeh. "Seluruh dana yang dikucurkan oleh KLBI termasuk denda dan bunga sebesar Rp759 miliar sudah dilunasi pada Juli 1995," katanya.

Bantahan Tommy tersebut dilampiri surat dari BI kepada Bank Bumi Daya (BBD) sebagai penyalur KLBI untuk BPPC sebesar 759 miliar.

Surat tersebut telah ditunjukkan Tommy kepada wartawan sesaat sebelum diperiksa. Menurutnya, surat yang terdiri dari 2 halaman itu untuk membuktikan dirinya telah melunasi KLBI.

Tommy menilai, penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut sebagai pembunuhan karakter. Dia mengatakan, apa yang disampaikan kejaksaan tidak sesuai di lapangan.

Tommy mempersilakan Kejagung memeriksa semua pengurus BPPC jika tidak yakin dengan kesaksian yang diberikannya. Dia juga menyarankan agar kejaksaan memeriksa Bank Bumi Daya dan BI.

Menurut Hendarman, bantahan Tommy jika dirinya tidak terlibat dalam kredit macet di BPPC masih dievaluasi kejaksaan.

"Secepatnya (evaluasi selesai) karena harus ada alat-alat bukti yang ditunjukan ke penyidik. Dia (Tommy) kan menyampaikan alat-alat bukti, kemudian alat bukti itu harus di-counter, kalau benar ya clear, kalau tidak benar yang tentunya harus ditindak."

Saat ditanya apakah bantahan Tommy tersebut merupakan bentuk kebohongan publik, Hendarman mengatakan semuanya bermuara ke pengadilan untuk membuktikan ada atau tidak kebohongan publik yang dilakukan Tommy.

Kejaksaan Agung sendiri akan melakukan gelar perkara kasus perdata yang melibatkan Tommy Soeharto dalam kaitan dugaan penyalahgunaan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

"Yang sekarang kan, masalah BPPC itu, menyangkut pidana. Yang perdata baru akan digelar perkaranya pada 21 Agustus."

Menyangkut klaim Tommy yang mengaku telah menyetorkan seluruh dana yang dikucurkan oleh KLBI termasuk denda dan bunga sebesar Rp759 miliar pada Juli 1995, Hendarman mengatakan, hal itu adalah hak tersangka.

"Klaim itu, bisa saja dilakukan karena hal itu hak tersangka. Tetapi semua itu, muaranya ada di pengadilan," katanya.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Jaksa Agung Hendarman Supandji [TEMPO/Arie Basuki]

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 12:38 PM 0 Comments

Meraup Untung dari EPA

HARI ini (20/8), RI dan Jepang akan menandatangani kerjasama Economic Partnership Agreement (EPA) di Jakarta. Penandatanganan EPA itu akan dihadiri Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama di Jakarta, Abe juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden SBY guna membahas hubungan bilateral, khususnya kerjasama investasi dan perdagangan serta berbagai isu regional dan internasional. Kedatangan Abe sekaligus kunjungan balasan dari kunjungan Presiden SBY ke Jepang tahun lalu.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat menghadiri acara detik-detik Proklamasi, Jum'at (17/8) di Istana Merdeka mengatakan, untuk pertama kalinya Indonesia punya kerja sama yang komprehensif dengan Jepang melalui EPA yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi dan bantuan teknis.

"Begitu implementasi 90 persen produk Indonesia yang masuk ke Jepang, tarif lain langsung menjadi nol persen," ujar Mendag menjelaskan keuntungan kerjasama EPA RI-Jepang. Draf EPA diharapkan dapat segera diimplementasikan pada November 2007.

Bagi Indonesia, aturan tersebut diharapkan dapat menggenjot pasar komoditas dalam negeri seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk kayu dan hasil pertanian.

Kesediaan Jepang untuk menandatangani EPA tidak terlepas dari peran Indonesia yang gencar melobi negara sakura itu. Pertengahan Mei lalu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu melakukan kunjungan khusus ke Jepang untuk melobi Jepang agar segera menandatangani EPA. Jepang sendiri tak mudah begitu saja mau menandatangani EPA.

Penandatanganan EPA sempat mundur karena Jepang mengharap agar Indonesia harus menyelesaikan peraturan pemerintah pelaksana Undang-undang Penanaman Modal.

Kedua negara juga belum mencapai kata sepakat karena masalah peningkatan kapasitas, program dan proyek yang akan dijalankan bersama. Jepang mengharap ada aturan pelaksana tentang daftar sektor tertutup dan terbuka dengan bersyarat.

Mari mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan dapat semakin menguntungkan Indonesia karena memiliki akses luas dalam mengembangkan pasar di Jepang.

Saat ini, Jepang menyerap 20 persen dari total ekspor Indonesia. Jepang adalah negara terbesar menerima ekspor nonmigas Indonesia yang nilainya mencapai 1,03 miliar dollar AS, disusul Amerika Serikat 847,3 juta dollar AS, dan Singapura 624,9 juta dollar AS. Saat ini sekitar 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia yang menyerap kurang lebih 200.000 pekerja.

Dengan EPA ekspor RI ke Jepang diharapkan naik terus 4,68 persen per tahun dan bisa bersaing dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian serupa dengan Jepang.

Peluang bisnis yang terbuka dengan EPA ini dapat mencapai 65 miliar dolar AS pada 2010. Namun, Jepang menekankan agar Indonesia memperhatikan standar kualitas atas semua produk ekspornya. Indonesia juga harus membebaskan BM bagi 58 persen pos tarif yang berjumlah 11.163 nomor HS (Harmonized System).
Selain itu, Mendag menjelaskan, EPA diharapkan dapat meningkatkan investasi. Tentu peluang investasi dari Jepang bisa diraih Indonesia asal ada kepastian hukum dalam negeri. Kedatangan PM Abe juga akan disertai sekitar 150 pengusaha Jepang. Pertemuan juga akan berlanjut pada pertemuan forum bisnis 28 Agustus mendatang untuk membicarakan perjanjian kerja sama bisnis baru yang lebih menguntungkan.

Investasi utama Jepang di sektor mesin listrik dan elektronik mencapai 2,8 miliar dolar AS sedangkan di sektor kendaraan dan peralatan transportasi mencapai 1,6 miliar dolar AS. Investasi utama Jepang di Indonesia adalah industri mineral dan non metalik yang nilainya mencapai 862 juta dolar AS, industri kimia dan obat-obatan 780 juta dolar AS, serta perdagangan dan reparasi 661 juta dolar AS.
Di sektor industri otomotif dan manufaktur, nilai investasi Jepang ke Indonesia pada 2007-2008 mencapai 557,4 juta dollar AS. Beberapa perusahaan alat berat asal Jepang juga akan menanamkan modal di Indonesia hingga 185 juta dollar AS pada 2007-2008 di Indonesia.

Selain itu, Jepang juga tanamkan investasi untuk sektor industri logam dengan nilai 58,8 juta dollar AS. Untuk industri elektronik, Jepang akan menanamkan modal sekitar 18 juta dollar AS. Sementara investasi dari sektor industri aneka, Jepang akan tanamkan 6 juta dollar AS dan industri tekstil sebanyak 2,23 juta dollar AS.

Indonesia memang mengharap agar Jepang membangun sekitar sepuluh Pusat Pengembangan Industri Manufaktur (Manufacturing Industry Development Center/MIDEC) untuk pengembangan industri di tanah air. Dengan adanya MIDEC, diharapkan akan terjadi alih teknologi secara cepat dari Jepang ke Indonesia.

M. Yamin Panca Setia

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 12:32 PM 0 Comments

RI Desak WHO Tidak Komersialisasikan Virus H5NI dari Bali

MENTERI Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan sampel virus flu burung H5N1 dari Bali yang dikirim ke Badan Kesehatan Dunia (WHO) hanya untuk penelitian, bukan tujuan komersil. WHO sendiri telah meminta agar Indonesia memberikan sampel virus mematikan tersebut untuk diteliti.

Menkes juga mengatakan, pengiriman virus flu burung dari Bali itu mengingat Bali menjadi tempat pariwisata dunia.

Menurut Menkes, sampel virus Flu burung tersebut di kirim ke WHO, tepatnya ke laboratorium center yang berada di Atlanta, Amerika Serikat.

"Ya. Itu ada assisment-nya dari Direktur Eksekutif WHO untuk Penyakit Menular, David Heymann. Kita menunggu international government meeting yang akan dilakukan Oktober mendatang," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Di Bali, virus Flu Burung memakan korban Ni Luh Putu Sri Windiani (29). Dia meninggal dunia saat dirawar di Rumah Sakit Umum (RSU) Sanglah, Denpasar, Minggu (12/8). Luh Putu diduga kuat menderita penyakit flu burung.

Sementara terkait dengan kembali merebaknya kasus infeksi virus flu burung di Tangerang, Banten, Menkes menyatakan Depkes sudah melakukan penelitian dan hasilnya positif. "Positif. Tipenya masih seperti dari hewan ke manusia, bukan dari manusia ke hewan. Dan tidak ada penularan yang meluas, bekasnya hanya itu. Itu kita butuhkan eviden (bukti) di WHO dan WHO butuhkan itu dan kita hanya kirim sampel virus yang di Bali,” ujar Menkes.

Korban flu burung di Tanggerang menyerang seorang perempuan berinisal L yang berusia 17 tahun. Perempuan tersebut dinyatakan positif mengidab virus flu Burung. Dia adalah korban yang meninggal ke-83 dari ke-104 korban yang terserang virus flu burung.

Berdasarkan laporan dari RS Sari Asih, L mulai sakit sejak tanggal 8 Agustus 2007 dengan gejala demam dan sesak napas. Korban dirawat di RS Sari Asih Karawaci Tangerang tanggal 13 Agustus 2007 dan meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2007.

Dari hasil rontgen, ditemukan ada perselubungan pada paru sebelah kanan. Saat ini tim surveilans dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sedang turun ke lapangan untuk melakukan anamnese pada keluarga korban. Sementara faktor risiko belum diketahui.

Di Propinsi Banten tercatat 14 kasus positif flu burung, 12 orang di meninggal dunia.

Dengan demikian penambahan kasus baru itu maka saat ini total kasus flu burung di Propinsi Banten sebanyak 14 kasus dan 12 diantaranya berakibat kematian.
Sementara secara kumulatif infeksi virus flu burung telah menyerang 104 orang di seluruh Indonesia dan 83 orang diantaranya meninggal dunia. Angka kematiannya atau Case Fatality Rate/CFR 79,81 persen, cukup tinggi.

Hingga kini belum ada obat yang terbukti manjur mengobati infeksi virus flu burung, hanya ada obat antivirus influenza oseltamivir yang berfungsi menekan perkembangan virus.

Satu-satunya cara yang paling efektif adalah mencegah jangan sampai tertular virus Flu Burung.

Selain itu, sumber penularan flu burung masih berasal dari unggas. Karena besarnya faktor risiko penularan flu burung pada manusia, masyarakat diimbau untuk memisahkan unggasnya dari pemukiman.

Masyarakat sebaiknya waspada dan tanggap terhadap unggas yang sakit dan mati mendadak. Apabila menemukan ayam/unggas sakit atau mati mendadak di lingkungan sekitar, diminta segera melaporkan ke RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat/Puskesmas atau ke Dinas Pertanian/Kesehatan setempat.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (TEMPO/Fransiskus S)

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 12:26 PM 0 Comments

Kenaikan Gaji PNS Menunggu Keputusan DPR

PEMERINTAH mengharap agar DPR menyepakati kenaikan gaji PNS sebesar 20 persen yang diusulkan pemerintah. Di tahun 2008, pemerintah berencana untuk meningkatkan gaji pokok pegawai negeri dan TNI Polri sebesar 20 persen, serta meningkatkan uang makan dan lauk pauk bagi TNI dan Polri.

Pemerintah juga berjanji akan mengembangkan program bantuan pendidikan, asuransi kesehatan miskin, subsidi beras, dan berbagai subsidi dan bantuan bagi kelompok petani, nelayan, dan usaha kecil dan koperasi untuk memperbaiki kesejahteraan dan daya beli bagi masyarakat luas, terutama kelompok miskin.

Sementara pertumbuhan konsumsi pada Semester I tahun 2007 mencapai 4,7 persen dibanding semester yang sama pada tahun 2006. Hal itu diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Rapat Paripurna DPR RI dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2007-2008, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

"Tinggal kita menunggu keputusan DPR, kita sudah sampaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2006 lalu kan," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi di Istana Presiden akhir pekan lalu.

Menurut Men PAN, kenaikan 20 persen gaji PNS sangat wajar, dan tidak berpengaruh signifikan atas ABPN. "Masih kecil sekali. Tahun ini Insya Allah, sudah bisa ditingkatkan gaji PNS naik 20 persen. Itu tidak besar. Kalau 20 persen dari gaji 1,2 juta orang berapa? Itu cukup besar. Tapi, itu per orang. Karena PNS makan per orang. Jangan makan kalinya, kasian. Itu bisa menyesatkan," kata Taufiq.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam RAPBN 2008, alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan direncanakan mencapai Rp75.951,5 miliar (1,8 persen dari PDB), atau naik Rp19.221,2 miliar (33,9 persen) dari alokasi anggaran gaji dan tunjangan yang diperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp56.730,3 miliar.

Menurut Sri, peningkatan anggaran belanja untuk gaji dan tunjangan dalam tahun 2008tersebut terutama berkaitan dengan berbagai rencana atau langkah-langkah kebijakan, seperti penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 20 persen, pemberian gaji bulan ketiga belas bagi PNS dan anggota TNI/Polri, penyesuaian uang makan/lauk pauk bagi anggota TNI/Polri dari Rp30.000 per orang per hari menjadi Rp35.000 per orang per hari dan penyesuaian uang makan bagi PNS dari Rp10.000 per orang per hari kerja menjadi Rp15.000 per orang per hari kerja, serta rencana pengangkatan pegawai baru yang menjadi beban pemerintah pusat.

Kebijakan penyesuaian gaji pokok PNS tersebut, diarahkan selain untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, juga sekaligus bertujuan untuk memperbaiki perbandingan antara gaji pokok terendah dengan gaji pokok tertinggi, sehingga diperoleh skala gaji pokok yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Dengan kebijakan peningkatan gaji pokok dalam tahun 2008 tersebut, maka diharapkan penghasilan (take home pay) pegawai terendah akan

mengalami peningkatan sekitar 20,0 persen, yaitu dari sekitar Rp1.250.000pada tahun 2007 menjadi sekitar Rp1.500.000 pada tahun 2008.

Sementara itu, kebijakan pemberian gaji bulan ketiga belas yang direncanakan akan diberikan pada tahun ajaran baru, terutama diarahkan untuk memberikan bantuan kepada pegawai dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan.

Selanjutnya, alokasi anggaran gaji bagi pegawai pusat baru selain berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer yang ada saat ini, juga berkaitan dengan rencana pengangkatan tenaga ikatan dinas dan tenaga-tenaga strategis lainnya yang dibutuhkan oleh beberapa kementerian/lembaga.

Namun, kenaikan gaji pokok sebesar 20 persen pada 2008 diharapkan diikuti dengan stabilisasi harga barang kebutuhan hidup.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara [TEMPO/Zulkarnain]

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 12:19 PM 0 Comments

Anggaran Departemen Tak Dipangkas Untuk Lumpur Sidoarjo

MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan tidak ada dana dari sejumlah departemen yang dipangkas untuk penanganan Lumpur Sidoarjo. Penanganan lumpur Sidoaro tetap mengacu sesuai Peraturan Presiden No.14/2007 yang mengamanatkan bahwa seluruh pembayaran ganti rugi ditanggung PT Lapindo Brantas.

"Saya kira itu tidak benar. Tapi yang pasti, dalam penanganan lumpur Lapindo akan dilakukan sesuai Perpres Nomor 14 tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa pembayaran ganti rugi seluruhnya dibebankan kepada PT Lapindo," katanya usai memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, (17/8).

Menurut dia, anggaran Departemen PU sendiri tidak ada yang dipangkas untuk menangani lumpur Lapindo. Dana anggaran PU melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran hanya digunakan untuk membangun infrastruktur yakni memindahkan jalan arteri, jalan kereta api dan perbaikan pipa-pipa PDAM di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah akan mencapai Rp600 miliar yang diharapkan bisa diperoleh dari APBNP tahun 2007 sekitar Rp300 miliar dan APBN tahun 2008 sebanyak Rp300 miliar.
"Tapi kalau APBNP tahun ini tidak keluar maka tahun depan harus dikeluarkan Rp600 miliar," ujarnya.
Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan arteri, kata dia, kurang lebih Rp400 miliar dan untuk perbaikan pipa air minum sekitar Rp50 miliar.
"Kita harapkan semua program pengalihan infrastruktur dan pembangunannya selesai tahun 2008," katanya.
Ia menambahkan pula bahwa saat ini tanggung jawab pembangunan jalan tol tidak lagi berada di tangan lembaganya karena telah dibebankan kepada PT Jasa Marga.
"Dulu kita diminta membangun jalan tol tapi sekarang kita bebankan pada BUMN PT Jasa Marga," ujarnya.
Sebagai contoh dalam penanganan lumpur di Sidoarjo, sejak awal telah kita upayakan. Pemerintah tidak tinggal diam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di DPR mengatakan, pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah lumpur Sidoarjo dengan membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). "Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan," kata Presiden.

Berdasarkan laporan terakhir, Presiden mengatakan, proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20 persen untuk tahap awal telah berjalan.

Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres 14 Tahun 2007. Pemerintah juga akan terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak terus meluas.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (TEMPO/ Zulkarnain)

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 12:09 PM 0 Comments