M. Yamin Panca Setia

Megaproyek Setrum Jilid II Digulirkan

PT PLN (Persero) keteteran menggalang dana untuk program percepatan (Crash Program) pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dari total porsi valas untuk Pulau Jawa yang mencapai 2,9 miliar dollar AS, baru terpenuhi 50 persen atau 1,5 miliar dollar AS. 50 persen pendanaan valas itu untuk pembangunan delapan PLTU 10 Ribu megawattt (MW) di Pulau Jawa.

Sementara pendanaan untuk sejumlah PLTU di luar Jawa, kurang dilirik investor.

Untuk pendanaan valas PLTU 10.000 MW di luar Jawa, sampai saat ini belum ada lembaga pendanaan yang berniat mendanai. Total kebutuhan valasnya mencapai 492,7 juta dollar AS.

”Kita masih kurang kira-kira US$2 miliar untuk pembiayaan semua PLTU 10 ribu MW,” ujar Direktur PT PLN Fahmi Muchtar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Padahal, gembar-gembor penggalang dana sudah diusahakan sejak megaproyek kelistrikan itu digulirkan pertengahan tahun 2006 lalu.

Belumlah kelar urusan pencapaian dana untuk pembangunan PLTU itu, pemerintah justru menggulirkan proyek pembangunan PLTU 10.000 MW jilid II.

"Kami akan meluncurkan program 10.000 MW kedua. Karena ini penting untuk memenuhi permintaan pertumbuhan listrik," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta beberapa waktu lalu.

Proses tender rencananya akan dimulai tahun depan.

Dari perhitungan pemerintah, proyek tersebut butuh dana Rp100 triliun.

Mengenai konsepnya, hingga kini belum jelas. ”Saat ini, pemerintah dan PLN sedang melakukan penghitungan kemampuan pendanaan PLN,” kata Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Jacobus Purwono.

Purnomo menegaskan, rencana merealisasikan crash program Jilid II adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dari tahun ke tahun makin meningkat.

Setiap tahun Indonesia butuh tambahan pasokan listrik 2.500 MW. Sementara PLN yang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan listrik tidak mampu mengantisipasi defisit karena tidak punya dana untuk membangun pembangkit baru.

Total pembangkitan di Indonesia saat ini mencapai 29.705 MW yang terdiri dari pembangkitan PLN sebesar 25.000 MW, sementara sisanya milik swasta. Sedangkan elektrifikasi masih berkisar 56 persen dengan rata-rata pertumbuhan penjualan energi dalam setahun terakhir sebesar 7,60 persen.

Menurut Purwono, realisasi pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Jilid II merupakan gabungan antara proyek-proyek PLN dengan swasta dalam negeri.

Sementara pendanaannya, kata Purwono, tak sepenuhnya ditanggung PLN. ”Bukan PLN seluruhnya,” ujarnya. Dalam Crash Program Jilid I, PLN sempoyongan lantaran pembiayaan proyek sebesar 15 persen ditanggung PLN dan 85 persen lainnya dari pinjaman.

Non Batubara

Crash Program Jilid II yang rencananya akan ditenderkan tahun 2009 itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik setelah tahun 2012.

Pemerintah bersama PLN kini tengah mengidentifikasi penelitian sumber energi yang masuk, seperti batu bara, geotermal, mulut tambang, gas, pump storage.

”Jadi, tidak seluruhnya batubara, misalkan gabungan dari jenis pembangkit utamanya panas bumi yang akan kita utamakan,” kata Purwono.

Mengenai lokasinya, dia menambahkan, pemerintah baru melakukan identifikasi untuk memastikan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namun, dia memperkirakan, pembangunan pembangkitan akan disesuaikan dengan keinginan PLN. ”Karena jangan sampai, proyek itu dibangun di tempat-tempat yang jauh dari sistem PLN. Jadi, harus sesuai dengan kebutuhan sistem PLN dimana, nanti akan dipersiapkan secepatnya.”

Pembangunan sektor kelistrikan tersebut, rencananya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Namun, akan lebih fokus ke sumber energi lainnya seperti panas bumi dan sumber energi non bahan bakar minyak (BBM) lainnya.

Fahmi mengatakan, PLN mendukung energi panas bumi masuk dalam crash program Jilid II.

Dengan peraturan menteri mengenai panas bumi, maka diharapkan dapat merangsang investasi di panas bumi. ”Tinggal bagaimana kami merealisasi. Tentu kami mengharap untuk program 10 ribu MW tahap kedua yang direncanakan pemerintah juga sudah memasukan panas bumi sebagai salah satu sumber energi,” kata Fahmi. Setidaknya, lanjut Fahmi, dari total potensi panas bumi yang mencapai 27 ribu MW, sebanyak 15 ribu MW dapat dimanfaatkan.

Selain itu, kandungan lokal untuk pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 MW jilid II diperkirakan akan mengutamakan local content ditetapkan sekitar 50%-60%, meningkat dua kali lipat dari saat ini yang ditetapkan sekitar 30%.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dito Ganinduto mendukung realisasi pembangkit listrik 10 ribu MW jilid II dengan mengedepankan local content sekitar 60 persen.

“Kalau bisa memang local content untuk memaksimalkan produk kita, harus ditingkatkan,” katanya. Namun, dia mengingatkan agar paket II pembangunan di sektor kelistrikan tersebut belajar dari paket I, baik mengenai pendanaan, pelaksanaan tender, dan sebagainya.

Dito juga mengusulkan agar pemerintah pun mencari pendanaan yang berasal dari konsorsium bank pemerintah (BUMN).

”Perbankan dalam negeri harus didorong supaya bobot pendanaanya juga lebih banyak dalam potensi dalam negeri. Itu lebih bagus, daripada dari luar.”

Dito juga mengusulkan agar pelaku industri kelistrikan domestik diutamakan karena industri kelistrikan domestik sudah berkembang dengan optimal. ”Industri kelistrikan kita sudah lumayan, makanya itu harus dioptimalkan.”

Ketua Komisi VII DPR Airlangga mendukung rencana pemerintah merealisasikan pembangkit listrik 10 Ribu MW. Namun, dia mengingatkan, agar PLN dan pemerintah menyelesaikan terlebih dulu PLTU 10 Ribu MW Jilid I. “Ya tidak masalah itu. Tapi, jalankan dulu yang PLTU 10 Ribu MW,” katanya. Hingga saat ini, dari 35 PLTU baru, baru 20 telah ditandatangani dalam kerjasama kontrak pembangunannya dengan pihak kontraktor.

Evaluasi

Tapi, Fabby Tumiwa, Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) menilai, sebelum merealisasikan Jilid II, Fabby menilai, pemerintah dan PLN harus mengevaluasi pelaksanaan tahap pertama.

Dia menilai, Crash Program Jilid I yang dimulai sejak tahun 2006 sangat tidak jelas. Karena itu, Fabby menyarankan agar dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan WGPSR, crash program Jilid I telah gagal mengejar target. “Kita lihat saja yang pencapaian hingga saat ini. Tingkat keberhasilannya sangat rendah,” ujarnya.

Dalam pencapaiannya terbukti banyak yang tidak sesuai target. Fabby mencontohkan mepetnya pembangunan sebuah pembangkit. Menurut dia, tidak mungkin hingga Juni 2009 PLTU Paiton dan Suralaya bisa dibangun dengan cepat.

”Kalau pun dibangun secara konstan, lancar, maka paling cepat comissioning itu Juni 2010, itu paling cepat. Tetapi, commisioning itu bukan berarti pembangkit itu bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru merealisasikan pembangunan pembangkit listrik. Hal utama yang harus diperhatikan adalah mendesain sistem yang terintegrasi secara baik sehingga menjamin kelancaran operasional pembangkit.

Dia mencontohkan kasus PLTU Cilacap yang tidak mengkaji faktor lain yang dibutuhkan sehingga sempat bermasalah lantaran kendala teknis seperti suplai batubara yang tersendat.

Belum lagi masalah pembebasan lahan, dan kendala pencarian dana. Tak sedikit kasus ditemukan aksi penolakan warga terhadap rencana pembangunan PLTU di wilayahnya lantaran proses ganti rugi yang bermasalah seperti dalam pembangunan PLTU Rembang, Semarang. ”Jadi, menurut saya evaluasi yang saya lakukan saat ini, progam jilid I itu gagal.

Lantas, Fabby mempertanyakan acuan atau konsep dalam crash program Jilid II.

”Itu dasarnya apa. Perencanaan kan tidak jelas yang dulu, dan sekarang itu perencanaannya apa.”

Indonesia memang dihadapkan pada dua tekanan dan keadaan yang mendesak yaitu harus punya kemampuan untuk menyediaakan suplai listrik 10 ribu MW, dan diversifikasi bahan bakar ke non bahan bakar. Namun, Fabby mengingatkan jangan dijadikan faktor tersebut untuk menggarap pembangkit listrik secara terburu-buru karena hasilnya tidak optimal dan biayanya sangat besar.

Setelah ada perencanaa yang matang, maka PLN harus menyusun skema penggalian tenaga listrik baru yang bisa mencangkup kebutuhan listrik di tahun 2010-2020.

Dia mengingatkan agar realisasi crash program Jilid I yang dilakukan secara serampangan tidak lagi dilakukan. Dia menyarankan agar realisasi proyek kelistrikan didesan berdasarkan base on planning supply and demand.

“Jangan memakai cara-caranya sudah terbukti gagal, Jadi, base on planning. Saya setuju diversifikasi energy primer dilakukan, tetapi tidak dengan cara yang serampangan,” kata Fabby.

M. Yamin Panca Setia