Tuesday, February 26, 2008
Tantangan Berat Panglima Moneter
IBARAT panglima tempur, Gubernur Bank Indonesia (BI) yang paling bertangung jawab terhadap stabilitas moneter
Itulah gambaran tuntutan terhadap siapapun bos yang akan berkantor di Jalan Thamrin 2 itu. Dua pekan silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan dua nama sebagai kandidat Gubernur BI mendatang: Agus Martowardoyo dan Raden Pardede. Siapapun di antara keduanya yang bakal melaju, menurut sejumlah analis ekonomi, tantangan yang akan dihadapi makin berat.
Tantangan utama di depan mata adalah dampak negatif perlambatan ekonomi global akibat resesi yang mengancam Amerika Serikat (AS) saat ini. Dalam skala tertentu, dampak resesi sudah dirasakan ekonomi kita.
Tantangan nyata yang juga membutuhkan peran BI adalah melonjaknya harga minyak yang pada 25 Februari lalu mendekati angka US$100 per barel di pasar Asia. Pada perdagangan Senin lalu itu (25/2), kontrak utama minyak jenis ringan di New York untuk pengiriman April naik 75 sen menjadi US$99,56.
Harga minyak mencapai rekor sepanjang waktu ketika menyentuh US$101,32 Jum‘at lalu (22/2). Meningkatnya suhu geopolitik di Turki, Irak, dan Iran menjadi pemicu melonjaknya harga minyak. Lonjakan ini membuat cemas pelaku pasar terhadap bisnisnya.
Turbelensi Moneter
Di Indonesia, setiap kenaikan harga minyak US$1 akan meningkatkan nilai subsidi BBM dan listrik sebesar Rp3,7 triliun. Pemerintah pun harus mengubah seluruh isi APBN 2008. Jika tidak, maka anggaran negara bisa kacau. Dalam perubahan APBN 2008, target pertumbuhan ekonomi yang semula ditetapkan 6,8 persen diubah menjadi 6,4 persen.
Sementara inflasi menjadi 6,5 persen, nilai tukar rupiah ditetapkan Rp9.150 per dolar AS, harga minyak US$83 per barel, SBI 7,5 persen, lifting minyak 910.000 barel per hari. Penerimaan negara diubah menjadi Rp839 triliun dan pengeluaran Rp926 triliun sehingga defisit menjadi Rp87 triliun atau sekitar dua persen.
BI juga harus menyiapkan instrumen fiskal yang bisa mengantisipasi dampak kenaikan harga produk-produk primer di perdagangan internasional. Kenaikan minyak juga berpengaruh terhadap inflasi harga kebutuhan lainnya.
"Jadi tugasnya semakin tidak mudah mengelola stabilitas ekonomi makro," kata Sri Adiningsih, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) akhir pekan lalu. Sri juga menekankan, di tengah situasi turbulensi ekonomi dewasa ini, BI juga harus mampu melakukan akselerasi agar stabilitas ekonomi makro yang terjaga dapat menstimulasi dinamika perekonomian negeri ini.
"Bukan hanya statis, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya menggerakkan ekonomi dan kesempatan tenaga kerja," katanya. Memang harus diakui, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus angka di atas enam persen belum maksimal mendorong pertumbuhan sektor riil.
Sejumlah pihak bahkan menilai, kondisi ekonomi saat ini menggambarkan paradox of growth. Perkembangan dan perluasan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini cenderung hanya bergerak ke arah sektor padat modal.
Dalam kondisi ini, Sri menyarankan perlunya BI untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan otoritas moneter dan fiskal lainnya agar dapat lebih mendorong dinamika perekonomian.
Ekonom Citibank Anton Gunawan mengingatkan, ancaman subprime mortagage kemungkinan sewaktu-waktu dapat muncul dan memicu sentimen negatif terhadap instrumen pasar dalam negeri. Karena itu, BI perlu menyiapkan instrumen strategis mengantisipasi dampak tersebut.
Anton menambahkan, tantangan BI yang tak kalah pelik adalah menekan laju inflasi. Apalagi, Survei Persepsi Pasar yang dilakukan BI menyatakan indikator inflasi sepanjang tahun ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya, yaitu 6,1-7 persen.
Tekanan inflasi itu karena ekspektasi kenaikan harga, kondisi alam, kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, serta peningkatan permintaan barang. Fluktuasi harga minyak dunia juga menjadi stimulus inflasi pada triwulan I-2008.
Kebijakan Strategis
"Inflasi menjadi tantangan yang paling berat bagi BI di tahun ini," ujar Anton. Karena itu, dia menekankan pentingnya BI memperkuat kebijakan moneter. Langkah yang perlu dilakukan bagi Gubernur BI ke depan adalah melanjutkan kebijakan BI di bawah kepemimpinan Burhanuddin Abdullah karena sudah on the track.
Anton mencontohkan, Januari lalu, BI bisa menjaga rupiah yang sempat tertekan di atas Rp9.500 dan sempat memincu melonjak harga komoditas pangan dan produk industri di pasar domestik. "Menghadapi situasi itu, BI berusaha mencegah kurs lewat dari Rp9.400 dan bahkan terus melakukan intervensi agar kurs lebih kuat," katanya.
Kepada Gubernur BI yang baru nanti, Anton mengharap, nilai tukar (exchange rate) menjadi salah satu kebijakan strategis yang harus terus dilakukan. Tapi bagi Sri stabilitas rupiah tidak terpatok pada nilai kurs semata. Stabilitas rupiah harus menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Sejauh ini, kata Sri, stabilitas rupiah yang dijaga BI belum kompetitif.
Dia mencontohkan, makin murah barang China yang masuk ke Indonesia. "Kita lihat China membuat mata uangnya tidak mau kuat. Jadi, jangan hanya stabilitas berhenti pada stabil, tetapi tidak bergerak. Stabil, tapi ada batas-batas di mana mampu menggerakan ekonomi yang menguntungkan Indonesia," katanya.
Pengamat pasar modal Goei Siauw Hong menekankan pentingnya BI memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja perbankan menyusul terjadinya perlambatan perekonomian global. Dalam kondisi demikian, Goei mengkhawatirkan perbankan mengalami masalah kredit macet.
Apa yang dikatakan Goei setidaknya mengingatkan Gubernur BI yang baru untuk tidak mengulangi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berawal dari kebijakan liberalisasi perbankan yang diterapkan BI yang kala itu dipimpin Andrianus Mooy pada Oktober 1998.
Lemahnya pengawasan BI terhadap kinerja perbankan, mengakibat terjadinya penyalahgunaan dana BLBI oleh para obligor. Goei menilai, Indonesia membutuhkan bank sentral yang mengerti dalam mendesain kebijakan moneter dan dapat menjadi regulator perbankan.
Langkah tersebut tidak mudah, mengingat dalam kondisi stagflasi bila suku bunga dinaikkan akan mencekik ekonomi, sedangkan bila suku bunga diturunkan akan menyebabkan inflasi. Dilema ini juga dihadapi oleh AS dimana Bank Sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunganya untuk menstimulasi ekonomi. Tetapi justru memicu inflasi di AS.
Dongkrak Sektor Riil
Kinerja BI yang amat dinantikan juga terkait dengan upaya mendongkrak pertumbuhan sektor riil yang dinilai sejumlah kalangan belum begitu nyata. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung hanya bergerak ke arah sektor padat modal. Sementara pengusaha sektor riil dan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tergarap.
Itu dibuktikan dengan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satu masalah yang kerap dipersoalkan pelaku usaha adalah besarnya bunga kredit yang ditetapkan perbankan, dan persyaratan agunan yang amat memberatkan.
Dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) misalnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia Azwir Dainy Tara mengatakan, perbankan umumnya masih takut membiayai sektor UMKM.
"Dari jaman dulu, masalahnya cuma persyaratan agunan. Itu-itu saja," katanya. Anggota Komisi VI DPR itu menilai, program pemberian kredit Rp5 juta tanpa agunan yang diberikan bank, ternyata tidak ada. Perbankan masih mengutamakan agunan bukan dari kelayakan suatu usaha yang akan dikembangkan masyarakat.
Azwir mengharap, sebagai otoritas moneter, BI dapat memaksimalkan intermediasi dengan seluruh bank agar lebih responsif terhadap UMKM. BI harus terus mengupayakan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah untuk menata kembali industri perbankan.
Respon perbankan memang amat dibutuhkan. Jumlah UKMK di Indonesia sekarang ini mencapai 44 juta unit. Kalau satu UKM saja dikucurkan dana Rp5 juta, maka dibutuhkan dana sebesar Rp220 triliun. Sementara dana yang baru bisa disalurkan perbankan sebesar Rp60 triliun. Proses untuk mendapatkan kucuran kredit dengan suku bunga rendah dari perbankan pun tidak mudah.
Fit and proper test
Presiden sudah mengirimkan dua nama calon Gubernur BI: Agus Martowardoyo dan Raden Pardede. Pengiriman nama ini sejalan dengan amanart UU BI No 3 Tahun 2004, terutama Pasal 40 dan 41.
Ketentuan pertama mengatur syarat calon. Baik Agus maupun Pardede sudah memenuhi persyaratan ini. Sementara DPR, oleh UU diwajibkan menjalankan fit and propper test (pasal 42 ayat (1). BI sendiri sudah menunjukkan sikap yang tepat. Setidaknya dari penyataan Gubernur Burhanuddin Abdullah yang meminta semua jajarannya menerima siapapun calon yang diajukan.
Hanya saja, pengajuan dua nama itu segera menjadi bola panas di DPR. Beberapa politikus Senayan menyatakan penolakan, meski tidak cukup kuat. Dalam rapat paripurna DPR ke-22, tidak satu anggota DPR pun mempertanyakan surat Presiden tersebut. Politik tarik ulur rupanya sedang dimainkan politisi di DPR terkait dengan bursa pemilihan Gubernur BI.
Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, PPP masih menunggu hasil fit and proper test terhadap keduanya. PPP belum bisa memastikan untuk menolak atau tidak, sebelum mengetahui dan mengkaji misi dan visi kedua calon gubernur BI tersebut. "Dari fit and proper test, dapat diketahui profesionalitas, independensi, dan integritasnya," ujar Lukman. Jika tidak memenuhi syarat, PPP menolak keduanya, dan mengusulkan calon lain kepada Presiden. "Bisa saja, kita menolak dua-duanya," ujar Lukman.
PPP tidak sepakat dengan cara yang dilakukan PDIP yang langsung menolak calon dari Presiden karena tidak ada dasar untuk menilai layak atau tidak calon tersebut. PPP juga tidak mempermasalahkan apakah calon tersebut dari dalam atau luar. "Yang penting bisa menjaga independensi BI sebagai bank sentral."
DPR setidaknya harus memutuskan kedua nama yang diusulkan Presiden itu pada 15 Maret 2008 mendatang. Menurut Dradjad H. Wibowo Anggota Komisi XI DPR, seuai UU BI jika usulan sudah diterima DPR, maka dalam waktu 1 bulan sejak usulan diterima, yaitu nanti tanggal 15 Maret 2008, DPR harus sudah menentukan apakah akan memilih salah satu, atau menolak keduanya.
Kalau DPR menolak, maka presiden wajib mengajukan calon yang baru, dan tidak boleh calon lama diajukan lagi. Kalau calon baru ditolak lagi, maka presiden wajib mengangkat gubernur yang lama untuk menjadi Gubernur BI lagi.
Menurut dia, ada opsi yang lain jika beberapa kali pengajuan calon ditolak DPR yaitu presiden dapat mempromosikan deputi gubernur senior atau deputi lainnya untuk menjadi gubernur dengan catatan mendapat persetujuan DPR.
Sementara Presiden hingga kini belum memberikan sinyal akan menambah kandidat lain. Menurut Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Presiden sudah mempertimbangkan dengan matang dua nama calon Gubernur BI tersebut. Keduanya dinilai punya rekam jejak yang mumpuni di bidang moneter.
Terlepas dari pro kontra atas kemunculan dua nama tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengingatkan, agar kontroversi itu tidak mengakibatkan resistensi terhadap kinerja BI sebagai penjaga gawang stabilitas ekonomi Indonesia.
"Jangan sampai pemilihan hasilnya menjadi kontroversi sehingga akan sangat sulit bagi BI menghadapi ancaman yang dapat merontokan eksistensi fundamental ekonomi," ujarnya.
Secara legal formal, Sri tidak mempermasalahkan kedua nama yang diusulkan Presiden tersebut. Namun, dia amat mengharap agar DPR benar-benar dapat melakukan fit and proper test secara baik sehingga dapat memilih sosok yang mumpuni untuk menahkodai BI.
Jika menilik kriteria kandidat yang diusulkan Presiden, Anton yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) menilai, Agus dan Pardede berasal dari kalangan profesional, dan tidak terlibat dalam partai politik. Keduanya memiliki kemampuan yang berbeda dan sangat diperlukan oleh BI.
Dia menilai di bidang perbankan, Agus sangat teruji. Dia adalah banker yang tahu seluk beluk perbankan dan segala macam permasalahannya.
Agus pernah sukses menjadi Dirut PT Bank Mandiri Tbk menggantikan Eduard Cornelis William Neloe yang menjadi tersangka dalam kasus kredit macet. Dibawah kepemimpinannya, kinerja Bank Mandiri terus membaik. Hingga September 2007, Mandiri meraup laba setelah pajakRp3.179 miliar dankredit macet turun menjadi 3,3 persen. Dibanding 2006 laba hanya Rp1.187 miliar dan kredit macet13,6 persen.
Sebuah media di Indonesia pernah menobatkan dirinya sebagai seorang Tokoh Bisnis Paling Berpengaruh 2005. Agus juga pernah menjadi Dirut Bank Exim, Presiden Permata Bank, dan Dirut Bank Bumiputera.
Sementara Raden adalah tidak punya pengalaman di perbankan, tetapi sangat kapabel dalam kebijakan makro ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Raden pernah menjadi tim penasehat Menteri Keuangan dan menjadi tim pembantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk infrastructure financing. Dia juga ekonom di Danareksa.
Selain itu, kata Anton, Pardede juga terlibat dalam forum stabilisasi sektor keuangan yang dibentuk untuk menjembatani BI maupun Departemen Keuangan.
"Dialah yang melakukan monitor untuk mengetahui pergerakan segala macam faktor luar dan dalam negeri yang dapat menggangu stabilitas sektor moneter," katanya.
Saat dikonfirmasi, Raden tak bersedia berkomentar panjang tentang dicalonkan dirinya sebagai calon Gubernur BI dari Presiden. "Nanti sajalah. Saya belum bisa komentar, kita lihat nanti," ujarnya singkat.
M. Yamin Panca Setia
Photo: Agus dan Raden (Tempo)
Subscribe to Posts [Atom]
