M. Yamin Panca Setia

KPU Telah Verifikasi Pengganti Zaenal

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah mengirim surat kepada Ketua DPR Agung Laksono guna menjawab perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun, KPU menyatakan tidak memiliki wewenang dalam memutuskan pergantian anggota DPR. Wewenang tersebut berada di partai politik dan DPR.

KPU hanya berwenang melakukan verifikasi calon yang menggantikan Zaenal Ma’arif yang diusulkan oleh partai politik ke DPR.

Ramlan Surbekti, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbekti mengatakan, KPU sudah memverifikasi pengganti Zaenal ma’arif. Sudah. “Surat ketua DPR sudah kami respon, bahwa calon pengganti yang diusulkan itu sudah sesuai dengan UU,” ujar Ramlan di Kantor Presiden, Jakarta kemarin (20/7). Calon yang diverifikasi tersebut berasal dari daerah pemilihan Zaenal Maarif yaitu Sumatera Utara. Berdasarkan UU, DPP PBR sudah mengajukan nomor dua, Yunisab Akbar dari Sekretaris DPW PBR Sumatera Utara.

Ramlan memastikan calon pengganti yang sudah diverifikasi sudah sesuai Undang Undang.

Calon yang telah diverifikasi itu, lanjutnya, dikembalikan lagi DPR. “Di dalam hal PAW, kami tidak berurusan dengan Presiden. Tapi dengan pimpinan dewan, juga tidak berurusan dengan partai. Jadi partai berurusan dengan dewan, dewan ke KPU.”

Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menolak keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Ketua DPR mengenai pencopotan Wakil Ketua DPR RI Zaenal Maarif.
"Secara administratif Presiden tidak dalam kapasitas menyetujui atau tidak menyetujui Keputusan DPR RI dan KPU. Presiden juga tidak bisa mengatakan tidak," kata Hatta. Surat Ketua DPR Agung Laksono sudah diterima tanggal 12 Juli lalu, sementara surat dari Zaenal diterima Selasa lalu.

Ketua DPR Agung Laksono telah menyampaikan surat penarikan atau recall Zaenal Maarif terkait konflik internal di kubu PBR. Namun, Zaenal Maarif kemudian melayangkan surat ke Presiden agar Presiden tidak menandatangani Kepres pergantian dirinya tersebut.
Maarif beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa saat ini, kasus dirinya sedang diselesaikan secara hukum di MA sehingga ia berharap agar Presiden mempertimbangkan hal tersebut dengan mengabaikan surat "recall" dirinya tersebut.
Zaenal juga mempermasalahkan surat yang disampaikan Agung Laksono ke KPU dan diteruskan kepada Presiden tersebut karena surat itu dibuat tanpa dibicarakan terlebih dahulu dalam Rapim DPR.
Menurut Zaenal, sesuai UU No.22/2003 tentang Susduk, UU No.31/2003 dan Keputusan KPU No.I/2005 serta tata Tertib DPR, tidak dikenal istilah Ketua DPR, melainkan pimpinan DPR dan pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial.

Sementara itu, DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) berharap agar Presiden segera mengeluarkan surat keputusan presiden (Keppres) untuk penggantian Zaenal Ma`arif.

M. Yamin Panca Setia

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 6:45 AM