M. Yamin Panca Setia

Presiden "Beristana" di Sidoarjo

DUA hari dua malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Wisma Perwira Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Jawa Timur.

Di sana, Presiden bersama sejumlah menteri terkait, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan PT Lapindo, menggelar rapat guna membahas tindak-lanjut penanganan lumpur Lapindo.

Baru pada Selasa malam, sekitar pukul 22.00, rapat akhirnya selesai. Wajah Presiden kala itu terlihat lelah. Mata sembab. Dia terlihat mulai merasakan kantuk. Demikian pula para peserta rapat lainnya.

Puluhan wartawan terlihat gerabak gerubuk mencari posisi. Kameramen televisi sibuk menyiapkan kameranya untuk men-shot Presiden dan sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam rapat yang digelar dua hari dua malam itu.

Sementara wartawan cetak sibuk menyiapkan peralatan tempurnya berupa blocknote serta mencari sound system untuk merekam segala pernyataan yang akan diutarakan Presiden.

”Tolong bagi wartawan yang bukan dari istana presiden, saat ingin mengajukan pertanyaan, segera angkat tangan, lalu menyebutkan nama dan asal media,” kata Andi Malarengeng, Juru Bicara Presiden yang tengah mengkondisikan para pencari berita itu agar lebih tertib.

Di atas podium, Presiden didampingi Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Ketua Tim BPLS Sunarso, dan Nirwan Bakrie Chief Executive Officer PT Lapindo.

Setelah semuanya siap, Presiden pun mulai berbicara kepada pers soal hasil keputusan rapat yang menyangkut ribuan nasib warga yang menjadi korban lumpur panas Lapindo.

Dari pernyataan Presiden, korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo agaknya bisa bernafas lega. Rapat pembahasan penanganan semburan lumpur Lapindo yang digelar di Wisma Perwira Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Jawa Timur itu akhirnya memutuskan agar PT Lapindo Brantas segera merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Sidoarjo.

Presiden menegaskan, 522 kepala keluarga (KK) yang telah menyerahkan bukti-bukti dan telah diproses, harus segera diselesaikan pemberian ganti ruginya oleh Lapindo. ”Saat ini, yang sudah dibayar 359 kk. Besok (hari ini) akan diselesaikan sisanya 163 kk,'' kata Presiden.

Pembayaran 20 persen dari tanah dan bangunan penduduk yang oleh Perpres No.14 Tahun 2007 dibayar di muka dan 80 persen dibayar kemudian, maka dalam rapat ini, kata Presiden, semakin diperjelas dan disusun secara pasti agar dituntaskan pembayaran selama 10 minggu sejak 1 Juli 2007.

Menurut Presiden Lapindo akan menyalurkan dana semua itu lewat rekening penampung sejumlah Rp100 miliar tiap minggu dan siap disalurkan sejajar dengan verifikasi yang telah dirampungkan. Agar semuanya mengalir sesuai jadwal, maka verifikasi sangat penting.

''Karena itu telah diputuskan intensifikasi verifikasi dan memperkuat tim dan jumlah yang diverifikasi tiap minggunya ditingkatkan.,' kata Kepala Negara.

Dalam seminggu, 1.000 kk akan diverfikasi secara cepat dan cermat. Sementara 80 persen sisanya, akan dibayar sebulan sebelum masa kontrak 2 tahun habis. Untuk itu akan diatur mekanisme pembayarannya.

Presiden juga meminta bupati dan gubernur untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada di pasar porong, tempat pengungsian yang berjumlah 766 kk. Presiden juga menegaskan agar Perpres No 14 Tahun 2007 dapat dilaksanakan semestinya. ”Dalam Perpres itu sudah jelas mengenai siapa melakukan apa dalam kerangka waktu yang sudah ditentukan.”

Lalu, Presiden memutuskan agar pihak yang terkait membuat jadwal waktu bagi pembayaran Lapindo kepada penduduk untuk pembelian rumah dan tanahnya. Hal itu penting dilakukan agar dapat diketahui waktu bagi korban untuk mendapatkan pembayaran dari Lapindo.

Dari semua keputusan itu, kata Presiden, telah dirumuskan, disepakati, dan harus dijalankan mulai hari ini langkah-langkah mengenai penanganan dampak sosial dan penanganan luapan lumpur.

Saat meninjau, Presiden menilai di bagian tenggara, ada penggalang tanggul yang perlu dilakukan penguatan agar tidak terjadi kebocoran.

Soal ketersediaan alat perlengkapan yang diperlukan BPLS, Lapindo akan segera melengkapinya.

Untuk penyelesaian permanen ke depan, termasuk rencana kanalisasi tempat yang tepat sudah masuk tahap finalisasi dengan mempertimbangkan segala aspek.

Terkait dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, kata Presiden, saat ini sudah dilakukan perbaikan arteri yang lama dan juga perbaikan pipa gas. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mulai melakukan pembebasan tanah yang diharapkan selesai tahun 2007.

Presiden mengharap agar pembebasan tanah mendapatkan dukungan semua pihak sehingga awal tahun 2008 pembangunan infrastruktur dapat dimulai.

Soal komitmen dalam pelaksanaan, Presiden menegaskan, dari pemerintah jelas bahwa kehadiarannya bersama sejumlah menteri, gubernur dan bupati tidak pernah berhenti bekerja.

Sementara mengenai komitmen pihak Lapindo, Presiden memberikan kesempatan kepada pihak Lapindo untuk menjawab langsung.

Kala itu, Presiden nampak tidak menoreh wajahnya ke arah Nirwan Bakrie yang mewakili Lapindo. Wajah Presiden terlihat menyembunyikan kekesalan.

Nirwan Bakrie Chief Executive Officer PT Lapindo mengatakan, kekurangan akan diperbaiki. "Kami komitmen dari perusahaan sesuai Perpres dengan seutuhnya," katanya.

Soal kendala cash flow PT Lapindo sehingga membutuh dana talangan dari APBN, Presiden menegaskan, untuk pemenuhan 20 persen sesuai dengan rekening penampungan, pemerintah percaya Lapindo mampu membayarnya. ”Dana talangan dari APBN tidak diperlukan manakala Lapindo dengan cash flow-nya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Sejauh ini, Lapindo sanggup untuk memenuhinya,” kata Presiden.

Setelah semua subtansi hasil rapat diutarakan, Presiden dengan nada datar mengharap agar kasus Lapindo tidak menjadi komoditas politik. Dia menegaskan pemerintah akan konsisten mengupayakan penanganan semburan lumpur Lapindo. "Kita tunggu bagaimana komitmen Lapindo," kata Presiden.

M. Yamin Panca Setia

Photo: Presiden SBY memberikan keterangan pers didampingi Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BPLS Soenarso, Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso serta CEO Lapindo, Nirwan Bakrie, di Wisma Perwira TNI-AL Juanda, Selasa (26/6) petang. (abror/presidensby.info)