M. Yamin Panca Setia

Putuskan Rantai Peredaran
Senjata Ilegal di Poso

SITUASI di Poso, Sulawesi Tengah kembali mencekam. Konflik bersenjata tak hanya antarkomunitas. Namun, kontak senjata terjadi antara aparat keamanan dengan gerombolan sipil bersenjata.Berdasarkan data terakhir dari Kepolisian RI, konflik bersenjata telah menewaskan 14 warga, termasuk dari kalangan sipil bersenjata, dan satu dari aparat kepolisian.

Bripda Roni Iskandar, anggota Satuan Pelopor Brimob, Kelapa Dua, Mabes Polri juga tewas dalam kontak tembak dengan kelompok bersenjata. Enam anggota polisi lainnya mengalami luka tembak. Mereka adalah Ipda Maslikan, Bripda I Wayan Pande, Bripda Wahid, Brigadir Dudung Adi, Brigadir Kosmos dan Brigadir Arnold. 26 orang yang diduga pelaku kerusuhan juga berhasil ditangkap aparat. Dua orang pelaku kerusuhan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) juga kemarin sudah menyerahkan diri ke aparat kepolisian untuk diperiksa.

Poso laiknya medan perang. Konflik tak lagi menggunakan senjata tradisional seperti pedang, tombak, senapan angin, dan bom molotov. Namun, sudah menggunakan senjata api. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto awal pekan lalu menyebutkan, aparat berhasil menyita 26 pucuk senpi yang terdiri tiga revolver, satu pucuk Uzi, dua M-16, satu AR-10, satu Mouser, satu US Carbean dan 17 senpi rakitan.

Aparat juga berhasil menyita 22 bom rakitan, 3.489 butir amunisi berbagai kaliber, 11 senjata tajam, 33 magazen, 406 detonator, tujuh anak panah, 11 ketapel, satu teleskop, satu handycam, satu mobil dan tiga sepeda motor. Perlawanan sipil bersenjata itu membuktikan jika senjata api telah beredar bebas di kalangan masyarakat Poso.

Arianto Sangaji, Direktur Yayasan Tanah Merdeka Palu, mengatakan dari riset yang pernah dilakukan pihaknya mengenai kekerasan bersenjata di Poso sejak tahun 1998 sampai Agustus 2005, ternyata banyak ditemukan senjata ilegal di masyarakat Poso.Banyaknya kepemilikan senjata ilegal itu membuktikan pengawasan peredaran senjata ilegal sangat lemah di Poso.

Arianto mendesak aparat kepolisian agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran senjata ilegal di Poso. ”Pemerintah harus mengontrol dan mengaudit produksi dan pendistribusian senjata yang diproduksi PT Pindad,” katanya kemarin. Kontrol dan audit peredaran senjata yang diproduksi PT Pindad, kata Arianto, harus dilakukan karena banyak ditemukan senjata dan amunisi yang diprodusi PT Pindad beredar di lingkungan masyarakat Poso. Sejak Mei 2000 senjata api yang paling banyak beredar di Poso adalah buatan PT Pindad. Dia menduga ada senjata yang sengaja diedarkan oleh oknum aparat dengan motif ekonomi.

Arianto juga menyarankan agar aparat meningkatkan pengawasan peredaran senjata api ilegal di sekitar wilayah perbatasan karena senjata ilegal juga banyak dipasok dari Filipina. ”Senjata api dari Filipina masuk dengan mudah dari Sangir Talaut, dan masuk ke daerah konflik lainnya seperti Ambon, Ternate dan Poso,” ujarnya.

Arianto juga menghimbau agar senjata rakitan yang dibuat masyarakat agar diserahkan ke aparat. Menurut dia, senjata rakitan yang dibuat masyarakat sudah merebak saat konflik tahun 2000 meledak. Saat itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik sengaja dididik untuk memproduksi senjata rakitan sebagai alat perlawanan.

Arianto mengatakan, pada waktu kerusuhan tahun 2000, secara tiba-tiba beredar selembaran yang isinya mengajarkan masyarakat membuat senjata rakitan. Hingga sekarang, lanjutnya, tidak diketahui siapa dalang yang mendidik masyarakat merakit senjata.

Dia menilai tanpa ada upaya memutuskan mata rantai peredaran senjata ilegal di Poso, maka konflik bersenjata tidak akan pernah berakhir . ”Jika sekedar menangkap orang (pelaku kerusuhan, red), dan menyita senjata api dari masyarakat, tanpa memutuskan mata rantai peredaran senjata, maka sulit meredam konflik bersenjata di Poso.”

Secara terpisah, Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara menduga sejumlah senjata ilegal yang beredar di Poso, berasal dari hasil jarahan gudang Brimob di Ambon yang dicuri pada tahun 2002 lalu. ”Sementara bahan peledaknya, diduga dari Jawa Tengah," ungkapnya kepada pers di Mabes Polri, Jakarta kemarin (24/1).

Makbul mengatakan aparat akan terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku kasus Poso yang diduga bersembunyi di Tanah Runtuh. Namun, Arianto menduga dalam konflik bersenjata itu aparat terlibat. Dalam senjarah kekerasan di Poso, katanya, sangat jelas aparat terlibat. Sementara itu, Menko Polhukam Widodo AS menghimbau agar semua kalangan tidak menduga-duga, namun melihat realitas di lapangan. Dia memastikan, ada senjata yang beredar di masyarakat untuk digunakan kelompok tertentu melakukan perlawanan terhadap Polri yang melakukan penangkapan para DPO.

”Ada senjata yang beredar di masyarakat dan digunakan kelompok tertentu melakukan perlawanan terhadap Polri saat penangkapan," kata Menko Polhukam Widodo AS kemarin. Menurut dia, upaya persuasi yang dilakukan Polri telah dilakukan lebih tiga bulan sebelum menggerebek lokasi persembunyian 29 orang buronan. Penggrebekan itu merupakan kelanjutan dari proses panjang pengungkapan pelaku teror mutilasi di Poso. Nama 29 orang yang kemudian masuk dalam DPO, merupakan hasil pengembangan penyelidikan kasus tersebut.

Dari upaya yang dilakukan kepolisian tersebut, Widodo mengatakan ada lima di antara orang menyerahkan diri, sementara sisanya melarikan diri. Widodo menilai, yang paling penting adalah akuntabilitas Polri. Ada aturan dan prosedur yang harus dipenuhi Polri dalam lakukan tugasnya. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Priyanto mengatakan, perlu ditelusuri lebih jauh dan perlu kerjasama dengan masyarakat setempat soal peredaran senjata. Dia juga ingin meluruskan pengertian senjata organik TNI yang merupakan senjata yang dimiliki prajurit TNI dan terdaftar dalam inventarisasi persenjataan TNI.

Menurut Panglima, jika ada senjata yang mirip dengan yang dimiliki oleh TNI dan Polri seperti M-16 belum tentu senjata milik TNI atau Polri karena harus dicek lebih dulu nomor serinya dengan data yang ada di TNI atau Polri. Dia menilai aliran senjata dari luar mudah sekali masuk ke Indonesia mengingat wilayah Indonesia yang luas dan tidak seluruhnya dijaga aparat. Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Damai Sejahtera mendukung langkah Polri bertindak tegas terhadap aksi kerusuhan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata.

Andreas H Pareira, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan penguasaan senjata api tanpa izin oleh kalangan sipil jelas bertentangan dengan hukum, apalagi untuk melawan aparat penegak hukum.

Dia mendesak aparat kepolisian bertindak lebih tegas dan profesional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (PDS), Denny Tewu, dan Anggota Pansus Poso dari Fraksi PDS Retna Situmorang juga mendesak Polri agar menuntaskan perlawanan kelompok sipil bersenjata di Poso. Keduanya juga meminta agar Densus 88 Polri tidak ditarik dari Poso.

KONFLIK Poso yang awalnya bersifat horizontal, ternyata meluas menjadi konflik vertikal. Senin siang (15/1) lalu, konflik bersenjata pecah antara kelompok sipil bersenjata dengan aparat kepolisian. Kala itu, situasi Poso begitu mencekam. Kelompok sipil bersenjata menyerang secara bertubi-tubi aparat keamanan Polres Poso. Serangan itu dibalas dengan penggerebakan secara refresif oleh aparat kepolisian kepada sejumlah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). 14 orang dinyatakan tewas akibat kontak senjata antar kedua belah pihak.

Situasi di Poso hingga kini belum bisa dipastikan kondusif. Sejumlah kalangan prihatin atas konflik berkepenjangan di Poso. Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud mendesak aparat agar segera menuntaskan konflik dengan menambah pasukan. ”Pasukan jangan ditarik. Tuntaskan sampai selesai," ujar Aksa kemarin di Gedung MPR/DPR. Menurut dia, konflik Poso tak lagi bermuara pada masalah agama. Namun, sudah mengarah pada terorisme.

Aksa mendukung upaya Polri untuk refresif terhadap gerombolan sipil bersenjata karena sudah mengacaukan keamanan di Poso. Bahkan, Aksa menilai kelompok bersenjata itu adalah teroris karena memiliki senjata modern dan punya misi visi tertentu. Aksa menghimbau agar penduduk sipil melaporkan jika di lingkungannya ada kelompok bersenjata.

Sementara Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyarankan agar Densus 88 segera ditarik dari Poso, kemudian diganti dengan satuan lain yang bisa diterima masyarakat. Hidayat juga menyesalkan jika kontak bersenjata antara Polri dan kelompok bersenjata memakan korban sipil. ”Pendekatan kekerasan korban sipil yang begitu banyak semestinya dihindari oleh negara. Saya yakin Poso tidak lebih rumit dari Aceh. Jadi kalau polisi berwibawa dan sabar, saya yakin penyelesaian lebih elegan bisa dilakukan," tandasnya,” katanya di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Di Palu, sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Umat Bersatu Menuntut Keadilan Sulawesi Tengah (FUMBK Sulteng) mengelar demonstrasi di Mapolda Sulteng guna meminta kepolisian lebih profesional dalam menegakan hukum di Poso, terutama dalam memburu tersangka DPO. FUMBK Sulteng meminta polisi berhati-hati dalam memburu para tersangka DPO di Poso atau pun daerah lain di provinsi Sulteng agar warga yang tak bersalah tidak menjadi korban keganasan aparat yang bertugas di lapangan.

FUMBK Sulteng juga meminta Kapolda Sulteng dan Kapolri bertanggungjawab atas tewasnya warga sipil yang tak masuk dalam DPO serta kerusakan bangunan milik masyarakat akibat penyerbuan yang dilakukan ratusan aparat kepolisian. Tindakan refresif yang dilakukan aparat sudah melanggar HAM karena telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat.

Irwan Lapa, koordinator aksi seperti dikutif Antara juga menyesalkan perintah tembak di tempat yang dimaklumatkan Kapolda Sulteng Brigjen Pol Badrodin Haiti kepada siapa saja yang memiliki senjata api dan bahan peledak ilegal di daerahnya. Menurut dia, tindakan itu sangat berlebihan, karena seharusnya pendekatan persuasif yang lebih dikedepankan dalam menyelesaikan kasus Poso.

Lapa juga mengatakan, Pemprov Sulteng telah gagal menciptakan suasana damai di Poso sebagai bekas daerah konflik bernuansa SARA. Para demonstran juga mendesak Komnas HAM untuk mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah Poso kurun tiga bulan terakhir, sebab telah menimbulkan belasan warga sipil meninggal sia-sia serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. FUMBK juga meminta presiden agar membentuk tim independen pencari fakta.

Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara mengatakan Polri akan terus melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap sejumlah pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polri juga akan terus melakukan pendekatan dan menghimbau kepada masyarakat agar memberitahukan persembunyian para DPO yang diduga ada di Tanah Runtuh Poso.

Dalam mengembalikan keamanan di Poso, Panglima TNI Marsekal Djoko Priyanto mengatakan TNI akan mengirim 200 personil untuk membantu Polri mengatasi kelompok bersenjata di Poso.
Panglima mengaku menerima permohonan lisan dari Kapolri. Menurut dia, jika permohonan tertulis dari Kapolri sudah ada, maka TNI akan mengerahkan 200 personilnya ke Poso. Panglima juga meminta kepada semua kalangan agar konflik bersenjata antara warga dan aparat tidak dikaitkan dengan agama.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Muhammad Kilat kepada pers di Mapolres Poso mengatakan pihaknya tengah memburu 15 DPO Poso, dan sejumlah kelompok anggota bersenjata yang mendukung 15 DPO tersebut.

Polda Sulteng juga tengah memeriksa tiga anggota kelompok bersenjata yang menyerahkan diri. Ketiganya adalah Iswadi Larat, Muhammad Yasin, dan Falul alias Yakub. Ketiganya mengaku terlibat baku tembak dengan Densus 88 Polri pada Senin lalu. Kilat juga memastikan bahwa dua DPO kasus terorisme telah tewas dalam baku tembak 11 dan 22 Januari. Keduanya adalah Dedi Parsan yang tewas pada 11 Januari dan Tengku Firzan alias Icang yang tewas pada 22 Januari 2007.

Kemarin, para pejabat setempat antara lain Bupati Poso Piet Ingkiriwang, Kapolda Sulteng Brigjen Badrodin Haiti, Dandim Poso Letkol Indra Maulana Harahap, Danrem 132/Tadualko Kol Inf Husain Malik, Kapolres Poso AKBP Rudi Sufahriyadi, dan sejumlah pejabat Poso lainnya menggelar pertemuan tertutup di rumah Bupati Poso guna membahas penanganan Poso.

M. Yamin Panca Setia