M. Yamin Panca Setia

Indonesia akan Kuat Jika Gandeng Non Blok

Selain OKI, Indonesia perlu memainkan peran di forum Non Blok. Dari segi jumlah negara, Non Blok kekuatannya lebih besar daripada OKI.

Pemerintah perlu meningkatkan konsolidasi di forum internasional—tidak hanya dengan negara Islam, namun juga dengan negara eropa dan Asia lainnya, sehingga dapat membangun kekuatan kolektif menjadi bagian penting dalam menciptakan perdamaian di Libanon, menyusul masih berlangsungnya agresi militer Israel terhadap Libanon.

Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengatakan pemerintah harus membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara Eropa dan Asia guna menekan PBB dan Amerika Serikat agar segera menghentikan agresi militer Israel yang telah menewaskan ratusan warga sipil Libanon.

Menurut Yusron, langkah dan sikap politik pemerintah yang mengutuk keras agresi militer Israel terhadap Libanon sudah sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Ia menilai positif keterlibatan Indonesia dalam penggalangan dukungan internasional menentang agresi militer Israel terhadap Libanon lewat sidang tahunan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Malaysia beberapa waktu lalu.

Namun, pertemuan OKI baru sebatas seruan, sementara kewenangan untuk gencatan senjata ada pada Dewan Keamanan PBB. Apalagi, ia mengatakan tidak semuanya negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI hadir guna menyatukan sikap menentang Israel.

“Sidang tersebut kurang bergengsi sehingga belum diketahui, apakah internasional akan memperhatikannya,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Seperti diketahui, sidang tahunan OKI yang berlangsung di Malaysia hanya dihadiri 18 pemimpin negara Islam dari 57 negara anggota.

Namun, dalam pertemuan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin delegasi Indonesia, bersama pemimpin negara-negara Islam lain sepakat mengutuk keras aksi brutal militer Israel terhadap Libanon. OKI menyerukan agar Israel segera menghentikan agresi militernya terhadap Lebanon dan Palestina.

OKI juga akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang rusak akibat serangan. Bahkan, OKI memandang perlu dibentuk pasukan perdamaian Muslim di bawah Bendera PBB untuk mengamankan wilayah Lebanon selatan dan menuntut PBB agar segera mengadili Israel sebagai pejabat perang karena telah membunuh ratusan warga sipil Libanon.

Hasil pertemuan itu kemudian dikemas dalam bentuk surat rekomendasi yang dikirim langsung ke Presiden AS George W Bush agar segera mewujudkan gencatan senjata di Lebanon.

Namun, Yusron memandang sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia harus bisa memainkan peran yang lebih besar lagi.

“Indonesia dapat mengambil tindakan bersama dengan barat, dan Arab lainnya untuk membicarakan soal Libanon.”

Ia menilai persoalan Libanon tidak bisa diselesaikan lewat pendekatan bilateral semata, namun perlu dikemas secara multilateral. “Sulit menekan AS jika sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama negara lain yang menginginkan perdamaian dunia.”

Untung Wahono, anggota Komisi I DPR menilai masih banyak upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk menekan PBB dan Amerika Serikat agar menghentikan kebrutalan Israel terhadap Libanon.

Selain lewat forum OKI, Untung mengatakan pemerintah perlu melakukan konsolidasi internasional di forum gerakan Non Blok. “Selain OKI, Indonesia harus memainkan peran di forum Non Blok. Dari segi jumlah negara, Non BLok kekuatannya lebih besar daripada OKI.”

Ia menilai hasil forum OKI di Malaysia beberapa waktu lalu belum mencerminkan sikap kolektif seluruh negara anggota OKI.

“Beberapa negara Arab langkahnya setengah-setengah, terutama yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti Kuwait dan Arab Saudi.”

Kedua negara Arab itu, katanya, belum all out membantu memecahkan konflik di Timur Tengah. Karenanya, Untung memandang keputusan OKI belum melahirkan bargaining yang kuat untuk mempengarui PBB.

Untung menyarankan pemerintah harus terus melakukan konsolidasi internasional dengan negara-negara anti Israel seperti Mesir, Jordania, Qatar dan sebagainya.

Untung menilai arah politik internasional Indonesia sudah betul. Namun, perlu ditingkatkan tekanan politik yang dapat mempengarui PBB dan Amerika Serikat agar segera menghentikan agresi militer Israel.

“Kita bisa mengambil pelajaran ketika Soekarno keluar dari PBB sebagai bentuk protes Indonesia terhadap tidak maksimalnya peran PBB, pemerintah sekarang belum berani melakukannnya.”

Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai penyelesaian konflik Israel dengan Palestina dan Lebanon harus diawali ketegasan PBB dan Amerika Serikat untuk menghalau agresi militer Israel terhadap Libanon dan Palestina. “PBB harus melakukan tindakan nyata bagi menghentikan agresi Israel terhadap Lebanon dan Palestina,” ujarnya.

M. Yamin Panca Setia

// posted by M. Yamin Panca Setia @ 1:11 AM