Saturday, January 27, 2007
Gerilya Berebut Gubernur DKI Jakarta
MESKI Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada Juni 2007 mendatang, namun elit politik yang berambisi menjadi Gubernur DKI Jakarta nampaknya sudah mulai bergerak. Gerilya meraih dukungan politik mulai gencar dilakukan elit. Sementara sejumlah partai politik pun tak kalah sigap untuk menyeleksi sejumlah kandidat yang akan diusungnya merebut kursi DKI-1.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta misalnya. Sudah jauh hari memastikan Adang Dorodjatun sebagai calon Gubernur yang diusungnya.
”Kalau calon Gubernur DKI Jakarta, PKS sudah memastikan satu orang yaitu Adang Dorojatun. Untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, masih dibuka, dan kandidatnya sudah sangat banyak,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS DKI Jakarta Triwicaksana kemarin.
Sementara itu, dari rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta 16-17 Desember lalu, telah diputuskan hanya menentapkan tiga kriteria umum untuk cagub dan wagub DKI Jakarta. Tiga dari calon itu kemudian akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk memastikan siapa yang akan menjadi calon resminya.
Dalam Rakerdasus itu, hadir beberapa cagub DKI Jakarta yaitu Sarwono Kusumaatmadja, Faisal Basri , Bibit Waluyo, Edy Waluyo, Agum Gumelar dan Fauzi Bowo. Sedangkan para cawagub yang hadir Mangaringan Pangaribuan, Audi Tambunan, Syahrial, Prabowo Sunirman, Edy Kusuma, Djasri Marin, Slamet Kirbiantoro, Asril Tanjung, Biem Benyamin dan Rano Karno.
Hadir pula sejumlah petinggi partai dari Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Agung Imam Sumanto mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur resmi dari PDIP. Keputusan itu menjadi wewenang DPP PDIP yang kabarnya akan mengelar rapat pekan depan untuk memastikan kandidat yang akan diusung.
Namun, berhembus kabar, calon kuat yang akan bertarung merebut kursi Gubernur DKI yang diusung partai berlambang banteng gemuk itu adalah Fauzi Bowo dan Sarwono Kusuma Atmadja.
DPD PDIP sebelumnya menggalang kekuatan—meski dikemas dalam sebuah dialog politik yang mengedepankan isu Menyongsong Jakarta Masa Depan.
Dialog yang bermotif koalisi itu dihadiri sejumlah tokoh partai seperti Ketua Partai Demokrat DKI Ferrial Sofyan, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Chudlary Syafi'i Khazami, Ketua Partai Damai Sejahtera (PDS) DKI Constant Punggawa, dan Nursyahbani Katjasungkana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). M. Taufiq Kiemas, politisi Senior PDI Perjuangan juga urun rembuk.
Menurut Agung, PDIP telah menyatakan berkoalisi dengan PAN, PKB, Partai Demokrat, PDS, PPP dan PBR, dan kemungkinan Golkar.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan khusus untuk Pilkada DKI, PDIP memberi perhatian khusus, mengingat Jakarta adalah barometer politik nasional. ”Tidak ada pilihan, PDIP harus menang di Jakarta, PDIP harus merebut kembali Jakarta,” katanya. Dia meminta agar semua cabang dan PAC tidak terkotak-kotak akibat adanya Pilkada DKI ini.
Koalisi memang diarahkan untuk menghantam PKS yang notabene partai terkuat di wilayah DKI Jakarta. Pada Pemilu 2004, PKS berhasil meraup 18 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Triwicaksana mengakui tak gentar menghadapi koalisi itu. Menurutnya, PKS telah melakukan konsolidasi struktur dan kader guna memperluas jangkauan dan jaringannya. ”Lalu menambah jumlah kader dan menambah kesiapannya dalam memperjuangkan kemenangan PKS di Pilkada nanti,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, PKS juga sudah memperbesar koalisi dengan empat partai. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan partai-partai tersebut. ”Tunggu sajalah, dalam waktu yang tidak lama lagi akan diumumkan.”
Bagi warga DKI, siapapun pemimpinnya, yang penting bisa menjawab kompleksitas persoalan yang ada di Jakarta.
Dalam sebuah jajak pendapat terhadap 1.213 warga ibukota di 43 kecamatan—yang belum lama ini dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate, diketahui jika masalah terpenting yang harus diselesaikan gubernur ke depan adalah masalah kebersihan lingkungan (27,37 persen), keamanan (18,80 persen), ketentraman dan kerukunan sesama warga (13,11 persen) dan kenyamanan fasilitas umum (13,11 persen).
Publik DKI juga menginginkan Gubernur DKI terpilih, harus memprioritaskanpeningkatan keamanan dan ketertiban umum (24,81 persen), pembenahan lalu-lintas (18,22 persen), dan penataan lingkungan kota (17,64 persen).
Segera Dipersiapkan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay mendesak KPUD dan Pemda DKI Jakarta agar lebih intensif dan segera mempersiapkan Pilkada DKI Jakarta.
Menurut dia, memang dalam aturan resmi persiapan pelaksanaan, Pilkada baru dlaksanakan setelah dikeluarkan pengumuman kurang lebih enam bulan. Namun, katanya, idealnya pelaksanaan Pilkada harus dipersiapkan minimal dalam waktu satu tahun.
Dia menilai belum kelihatan persiapan yang dilakukan KPUD dan Pemda DKI Jakarta menyongsong Pilkada. Dengan waktu yang mepet, dikhawatirkan sosialisasi pelaksanaan Pilkada kepada warga Jakarta tidak maksimal. Sosialisasi sangat penting dilaksanakan karena pada umumnya warga ibu kota cuek terhadap Pilkada. Cetro mencatat rata-rata tingkat partisipasi warga kota dalam Pilkada kurang lebih 69 persen.
“Kecenderungan cuek politiknya sangat tinggi sehingga perlu diusahakan untuk bisa membuat kesadaran dan pemahaman agar pemilih berpartisipasi dalam pemilihan. Pendekatan yang dilakukan tidak dengan cara sporadis, konvensional, dan dadakan,” ujarnya kemarin.
Dia menyarankan agar lebih diintensifkan dialog langsung kepada masyarakat yang sibuk bekerja agar mengetahui pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada.
Hadar juga memperkirakan Pilkada DKI Jakarta akan jadi masalah karena sebagai daerah khusus, Pilkada Jakarta tak hanya mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 Tengan Pemerintah daerah, juga harus mengacu pada UU tentang Ibu Kota Negara.
“UU itu sedang diamandemen, dan belum tuntas sehingga basisnya secara de facto belum ada. Dilema juga keterlambatan support dana dari APBD yang baru belakang diturunkan. Akibatnya, KPUD juga belakangan baru mulai jalan.”
Janji Si Doel
RANAH politik rupanya tak hanya menjadi ajang pertempuran bagi para politisi dalam merebut kekuasaan. Ruang politik juga menjadi lahan garapan bagi sejumlah artis untuk merebut kekuasaan. Dengan modal populeritasnya, sejumlah artis bertarung dengan sejumlah politisi partai untuk merebut dukungan publik.
Tak sedikit artis yang terjun ke dunia politik berhasil merebut kursi di parlemen. Sebut saja, Adjie Massaid, Marissa Haque, Dede Yusuf, Komar, Anggelina Sondakh dan sebagainya. Di tempat pemilihannya, mereka berhasil merebut suara signifikan hingga akhirnya sah menjadi penghuni Senayan.
Dengan populeritasnya, partai parpol pun terdorong untuk menggiring artis bertarung di pentas pemilihan kepala daerah. Marissa Haque misalnya, mendamping Zulkiflimansyah dalam bursa pencalonan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Adjie Massaid kabarnya didukung oleh beberapa parpol untuk menjadi kepala daerah tingkat satu di Jawa Timur. Sementara Dede Yusuf tengah bersiap-siap untuk bertarung di Jawa Barat setelah dipercaya oleh sejumlah parpol untuk bursa gubernur dan wakil gubernur.
Sementara di Jakarta, aktor tenar yang berperan dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan, Rano Karno mulai sibuk mempersiapkan diri setelah dipinang oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lewat muswarah wilayah (muswil) PKB DKI Jakarta akhir pekan lalu, untuk bertarung merebut kursi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2007 mendatang.
PKB secara resmi mencalonkannya dari hasil rapat pleno DPP yang digelar pada 23 Nopember 2006, karena latar belakang populeritas dan integritasnya.
Menurut Rano Karno, setelah dipinang PKB, dirinya akan mengintensifkan pendekatan ke sejumlah partai. Selain PKB, PPP, dan PDIP juga melirik kapasitas Rano. ”Sebagai pemuda, saya akan ikut kemana saja, supaya bersama-sama membangun Jakarta. Membangun Jakarta kan harus rame-rame, bukan hanya satu partai,” katanya kemarin. Menurut dia, wacana pembentukan koalisi masih terus digulirkan.
Rano mengatakan jika dirinya menjadi Gubernur akan menjadi pelayan masyarakat yang fokus pada usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Di ajang Pilkada, lanjutnya, menang kalah tidak menjadi tolak ukur.
Terkait dengan komentar sejumlah pengamat politik, jika artis yang terjun ke politik hanya sebatas pajangan, Rano menilainya sebagai komentar kuno.
”Sekarang tidak aneh artis masuk ke politik, kan sudah banyak artis yang menjadi politisi. Kalau dulu, masuk ke partai kan karena keterpaksaan, sekarang kan artis sadar bahwa sebagai masyarakat budaya maka perlu berjuang lewat media politik,” ujarnya.
Dalam sebuah jajak pendapat mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Sutiyoso, kepada 1.213 warga ibukota di 43 kecamatan di Jakarta yang digelar Soegeng Sarjadi Syndicate, Rano Karno mendapat dukungan sebesar (15,75 persen). Sementara Agum Gumelar meraih 17,56 persen, Hidayat Nur Wahid 17,39 persen, Sarwono Kusumaatmadja 16,98 persen, dan Fauzi Bowo 15 persen.
Sementara untuk Wakil Gubernur, Rano Karno meraih 21,76 persen, mengalahkan Fauzi Bowo 20,45 persen dan Siti Nurbaya 8,66 persen.
Populeritas dan politik memang bak dua keping mata uang yang tak bisa dipisahkan. Jika tak memiliki populeritas, maka janganlah bermain politik. Hal itu yang mendorong sejumlah artis ”menjual” populeritasnya untuk merebut kemenangan di setiap ajang suksesi politik. Bagi partai politik, artis tentu menjadi pemikat untuk meraup suara. Ada hubungan mutualisme simbiosis antar keduanya.
Di Amerika Serikat, aktor utama film Commando dan Terminator, Arnold Schwazeneger, menduduki jabatan Gubernur negara bagian California. Arnold mengikuti pendahulunya Ronald Reagen yang juga pernah menjabat posisi serupa pada tahun 60-an. Aktor film cowboy ini bahkan berhasil menduduki posisi Presiden Amerika Serikat pada era 80-an.
Namun, sebagai pemimpin nantinya, para artis harus selalu diingatkan bahwa persoalan bangsa Indonesia ke depan semakin berat.
Keterwakilan seseorang tidak lagi bisa hanya karena punya basis massa, namun harus wakil yang benar-benar memahami dan mampu mencari solusi menjawab persoalan bangsa. Dengan kata lain, majunya sejumlah artis dalam pentas politik diharapkan tak hanya jadi penghias semata.
M. Yamin Panca Setia
Subscribe to Posts [Atom]
